(27/11/2021) Tingginya minat masyarakat memanfaatkan BISKITA Trans Pakuan Kota Bogor yang baru saja diluncurkan 2 November 2021 untuk Koridor 5 rute Terminal Ciparigi - Stasiun Bogor, setidaknya menggambarkan bahwa angkutan umum massal perkotaan dengan layanan yang memadai masih potensial untuk dikembangkan. "Selama ini terdapat anggapan bahwa pengembangan angkutan umum massal perkotaan akan menghadapi tantangan yang berat karena harus bersaing dengan kendaraan pribadi," ungkap Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti usai meninjau langsung layanan BISKITA Trans Pakuan Bogor, Sabtu 27/11.

Menurut Polana, untuk dapat menarik minat masyarakat supaya mau berpindah dari kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum salah satu kuncinya adalah menawarkan layanan angkutan umum massal dengan standar pelayanan yang memadai.  "BISKITA Trans Pakuan, yang baru diluncurkan 1 koridor sejak tiga pekan lalu, saat ini sudah melayani sebanyak 49.216 penumpang," ungkap Polana.

Layanan angkutan massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) tersebut telah mencatat jumlah penumpang rata rata sebanyak 2140 penumpang/hari. "Bahkan pada Sabtu 21/11 lalu, jumlah penumpang mencapai 3.415 orang," kata Polana. Diharapkan nantinya jumlah penumpang    pada koridor-koridor layanan yang menyusul akan dibuka, juga tidak kalah tinggi. Menurut Polana peluncuran layanan BISKITA Trans Pakuan pada 3 koridor selanjutnya sudah akan tuntas pada awal Desember 2021. “Pada pekan ini telah siap 10 unit armada bus untuk koridor 6 dan ditargetkan awal Desember besok, keempat koridor sudah dapat beroperasi secara penuh dengan total unit bus sebanyak 49 buah,” ungkap Polana.

"Kita berharap koridor-koridor yang dilayani BISKITA Trans Pakuan dapat dikombinasikan dengan kebijakan bersifat push strategy yang menjadi domain pemerintah daerah, sehingga dapat mendorong minat masyarakat supaya segera beralih meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan layanan BISKITA Trans Pakuan," tutur Polana. Menurut Polana, penyediaan layanan angkutan umum massal yang selamat, aman dan nyaman termasuk memberikan kepastian jadwal baik kedatangan maupun keberangkatan bus merupakan kebijakan yang bersifat menarik atau pull strategy. Kebijakan ini akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan kebijakan yang bersifat mendorong (push strategy) masyarakat untuk berpindah memanfaatkan layanan angkutan umum massal.

"Pemerintah Pusat sudah memberikan dukungan penyelenggaraan layanan BISKITA Trans Pakuan dalam bentuk subsidi Buy The Service (BTS), tinggal bagaimana Pemerintah Kota Bogor dapat melengkapi dengan push strategy agar semaksimal mungkin masyarakat Kota Bogor mau memanfaatkan layanan ini, kata Polana. Kebijakan tersebut dapat  berupa kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor untuk menggunakan layanan BISKITA  Trans Pakuan hingga kebijakan yang bersifat pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada koridor - koridor layanan BISKITA  Trans Pakuan. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan pribadi pada koridor - koridor yang dilalui BISKITA Trans Pakuan tentunya akan menimbulkan kemacetan dan jarak layanan antar bus satu dengan lainnya (headway) berpotensi mengalami gangguan.

"Evaluasi setelah 3 (tiga) pekan berjalan, headway ini yang masih menjadi perhatian kami," kata Polana. Dibutuhkan peran Pemerintah Kota Bogor untuk mengkondisikan lalu lintas pada jalur koridor BISKITA Trans Pakuan agar laju BISKITA Trans Pakuan tidak terganggu kemacetan.  Apabila headway tidak mendapatkan perhatian, tentu akan berpengaruh pada level of service, khususnya mengenai waktu tunggu dan waktu tempuh yang bisa saja berpotensi  mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan BISKITA Trans Pakuan.

Momentum Pemerintah Daerah Bodetabek

Kondisi yang terjadi di Kota Bogor tersebut sebenarnya dapat menjadi momentum pembelajaran bagi pemerintah daerah lain di Bodetabek  untuk menghadirkan layanan angkutan umum massal yang memadai bagi masyarakat.

"Apabila daerah-daerah di sekitar Jakarta dapat menghadirkan angkutan umum massal dengan layanan yang setara baik infrastruktur maupun sistem, maka integrasi angkutan umum massal antara kota / kabupaten satu dengan yang lainnya di wilayah Jabodetabek akan lebih mudah diwujudkan," ujar Polana. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Polana menyampaikan bahwa penyediaan layanan angkutan umum perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun Polana juga mengungkapkan bahwa selama ini banyak Pemerintah Daerah memiliki kendala dalam penyediaan layanan angkutan umum massal terkait dengan pendanaan.

“Untuk mengurai persoalan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki opsi melalui penyaluran subsidi untuk penyediaan layanan angkutan umum massal perkotaan, bukan melalui pemberian Bis kepada Pemerintah Daerah, juga bukan pemberian subsidi dengan skema Public Service Obligation (PSO),” ungkap Polana. Skema subsidi yang ditawarkan menurut Polana adalah melalui skema BTS. Melalui skema ini Polana menambahkan bahwa Pemerintah Pusat akan membeli layanan yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya.

“Pemilihan operator penyedia layanan ditentukan melalui skema lelang yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan,” ujar Polana. Selanjutnya Polana menjelaskan bahwa untuk dapat memberikan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, operator pemenang lelang harus melakukan investasi. “Jadi Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak perlu melakukan investasi melalui penyediaan unit bus”, ungkap Polana.

Menurut Polana untuk mendapatkan subsidi layanan angkutan umum massal dengan skema BTS, pemerintah daerah dapat mengajukan kepada pemerintah pusat. “Beberapa persyaratan harus dapat dipenuhi, termasuk adanya dukungan dari legislatif,” jelas Polana. Selain itu Polana menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus memiliki rencana yang jelas terkait dengan pengembangan layanan angkutan umum massal perkotaan di wilayahnya.

Polana juga menjelaskan bahwa implementasi BTS tidak hanya sebatas pada sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Ada dukungan badan usaha yang tidak kalah penting sebagai investor pada proses penataan angkutan umum massal,” kata Polana. Hal ini menurut Polana mengingat dalam mengimplementasikan subsidi melalui skema BTS yang mengharuskan operator melakukan investasi untuk dapat mempersiapkan sarana yang digunakan untuk memberikan layanan yang nantinya dibeli oleh Pemerintah dengan SPM yang ditetapkan.

Lebih lanjut Polana menambahkan bahwa operator yang ditetapkan melalui proses lelang harus melakuan investasi melalui penyediaan bus-bus yang beroperasi dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi BTS di Kota Bogor, yang melakukan investasi awal berupa sarana bus yang beroperasi adalah PDJT sebagai pemenang lelang bekerjasama dengan Kodjari.*