(01/11/2021) Kehadiran layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor yang akan soft launching pada 2 November 2021 dalam konteks kebijakan transportasi perkotaan merupakan kebijakan yang bersifat pull policy. Kebijakan ini dimaksudkan menarik minat masyarakat semaksimal mungkin menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karena itu BISKITA Trans Pakuan dihadirkan dengan standar layanan yang jauh lebih baik dengan konsep Bus Rapid Transit dibanding angkutan konvensional dan diberikan subsidi operasional. Namun demikian untuk keberlanjutan layanan ini dibutuhkan kebijakan yang bersifat push policy, yaitu kebijakan yang mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum massal. Kebijakan yang bersifat push policy ini dapat berupa kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi atau kebijakan yang mendorong persyaratan yang lebih ketat untuk kepemilikan kendaraan pribadi.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti menyebutkan bahwa subsidi dalam bentuk Buy The Service (BTS) merupakan keputusan Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan terkait dengan kebijakan yang bersifat pull policy. “ Pemerintah Daerah umumnya menghadapi keterbatasan untuk menyediakan layanan angkutan umum massal yang memiliki standar pelayanan yang baik, maka dari itu Pemerintah Pusat hadir memberikan dukungan dalam bentuk subsidi BTS,” urai Polana. Dalam lingkup Jabodetabek hanya DKI Jakarta yang mampu menghadirkan layanan angkutan umum massal bus dengan standar pelayanan yang memadai dalam bentuk Bus Rapid Transit, sementara wilayah Pemerintah Daerah lainnya belum mampu melakukannya.

Oleh karena itu Polana mengharapkan dukungan subsidi dengan skema BTS dari BPTJ yang menghadirkan layanan BISKITA Transpakuan di Kota Bogor, dapat ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bogor dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat push policy. “Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada baik di bidang transportasi ataupun pemerintahan daerah itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor,” jelas Polana. Lebih lanjut Polana menyatakan dengan kebijakan push policy ini diharapkan tidak hanya terjadi perpindahan orang yang semula naik angkot, namun lebih dari itu memindah orang yang semula menggunakan kendaraan pribadi untuk memutuskan beralih menggunakan BISKITA Trans Pakuan. “Jadi terbentuk kolaborasi yang diharapkan yaitu Pemerintah Pusat memberikan bantuan yang bersifat pull policy kemudian Pemerintah Daerah melengkapinya dengan kebijakan push policy,” kata Polana.

Dalam konteks pengelolaan transportasi di wilayah aglomerasi Jabodetabek, perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal sangat penting karena menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2029. “Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) mengamanatkan pada tahun 2029 prosentase pergerakan manusia di Jabodetabek yang menggunakan angkutan umum sudah harus mencapai 60%, sementara saat ini baru sekitar 28 %,” kata Polana. Sementara itu berdasarkan data pada tahun 2018 wilayah Jabodetabek dengan 30 juta penduduk setiap harinya tercatat terjadi 88 juta pergerakan/hari. Dengan sekian banyak pergerakan/hari jika terlalu mengandalkan kendaraan pribadi sudah barang tentu menimbulkan permasalahan kemacetan.*