(Pondok Cabe, 8/4/2019) Upaya untuk mencari solusi menyangkut protes yang dilakukan
para pemilik Angkot D15 (Pamulang - Lebak Bulus) dan Angkot 106 (Parung - Lebak Bulus)
terhadap pengoperasian Transjakarta rute Tanah Abang - Pondok Cabe mulai menemukan
titik terang. Dari pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
(BPTJ) pada Senin, 8 April 2019 di Ruang Rapat Terminal Pondok Cabe kedua belah pihak
telah sepakat untuk bekerjasama. Pertemuan itu sendiri juga dihadiri oleh PT. Transportasi
Jakarta, Pengurus Angkot Trayek 106 dan D15, Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan,
unsur Kepolisian serta Koramil.

Adapun opsi kerjasama yang muncul adalah pertama berupa skema Public Service
Obligation ( PSO ) melalui kontrak yang berbasis rupiah per kilometer. Opsi ini menyebut
angkot menjadi mitra (feeder) TransJakarta melalui skema PSO dengan pendanaan dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan opsi kerjasama yang kedua muncul dari
pengusaha angkutan perkotaan 106 dan D15 yang menginginkan PT Transjakarta membeli
armada mereka. Kedua opsi ini masih akan dipertajam lagi pada pertemuan berikutnya
(minggu depan) untuk memutuskan sejauhmana opsi yang paling mungkin untuk
diimplementasikan.

Pada opsi kerjasama melalui skema PSO, meskipun status angkutan umum trayek 106 dan
D15 berada di wilayah perizinan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah
Daerah Provinsi Banten, opsi tersebut dimungkinkan. Mengingat skema ini sudah
terakomodir dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk
Transportasi Jabodetabek. Persyaratan untuk dapat melaksanakan skema PSO tersebut
antara lain apabila Pemerintah Pusat (dalam hal ini BPTJ) tidak memiliki anggaran untuk
melakukan subsidi. Selain itu dibutuhkan pula permintaan / permohonan resmi dari
Pemerintah Daerah asal perijinan angkutan perkotaan kepada Pemerintah Provinsi DKI
untuk dukungan mekanisme subsidi / PSO.

Skema tersebut selaras dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Pasal 5 ayat 4 yang
menyatakan bahwa dalam hal Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, mempunyai kebutuhan
perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasional transportasi yang melintasi
batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan/atau hibah
kepada daerah lain di Wilayah Perkotaan Jabodetabek yang dituangkan dalam nota
kesepahaman antara masing-masing Pemerintah Daerah.

Pertemuan juga menyepakati selama proses menuju realisasi kerjasama, Transjakarta
dengan rute Terminal Pondok Cabe - Tanah Abang tetap diperkenankan operasi namun
tidak boleh menaikturunkan penumpang mulai koridor sesudah Terminal Pondok Cabe
hingga Stasiun MRT Lebak Bulus. Jika start dari Terminal Pondok Cabe setelah menaikkan
penumpang di Terminal Pondok Cabe, Transjakarta hanya diperkenankan menaikturunkan
penumpang di halte sesudah Stasiun MRT Lebak Bulus. Demikian pula sebaliknya jika start
dari Tanah Abang, Transjakarta hanya diperbolehkan menaikturunkan penumpang hingga
halte terakhir sebelum Stasiun MRT Lebak Bulus dan kemudian di titik akhir yaitu Terminal
Pondok Cabe. Kesepakatan juga menyebutkan Angkot D15 dan 106 bersedia dan wajib
masuk Terminal Pondok Cabe guna mendukung kebutuhan angkutan feeder.

Selama seminggu ke depan akan dilakukan identifikasi jumlah angkot yang layak operasi
oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Hasil
identifikasi tersebut akan menjadi data awal guna pembahasan lanjut tentang opsi mana
yang mungkin untuk diterapkan.