(18/10/2018) Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ)  telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Perpres mengenai RITJ tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2018 lalu. Dengan demikian kebijakan dan langkah-langkah untuk menata transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan dengan terpadu berpedoman pada RITJ ini.

 

Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi sebenarnya telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah namun harus terpadu satu sama lain. Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi memadukan dan mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek. BPTJ adalah kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dan merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan.

 

Dengan adanya RITJ maka hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi BPTJ dalam memadukan dan mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek telah terjabarkan secara kongkret dalam bentuk strategi dan program. Proses penyusunan RITJ sendiri telah melalui persetujuan dan tanda tangan 8 pemerintah kota dan kabupaten serta 3 pemerintah propinsi. Pemerintah kota/kabupaten meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sementara itu Pemerintah Propinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Selain pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, proses persetujuan juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian  PPN/Bappenas.

 

Implementasi RITJ sesuai dengan Perpres tersebut dimulai dari tahun 2018 hingga 2029, meliputi 3 tahapan yaitu tahap I tahun 2018-2019, tahap II Tahun 2020 – 2024 dan tahap III tahun 2025 – 2029. Didalam pelaksanaanya setiap pemerintah daerah dan kementerian terkait harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut strategi dan program yang telah disusun di dalam RITJ. Penyusunan rencana aksi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BPTJ dan setidaknya  memuat  waktu pelaksanaan, pendanaan dan mekanisme penyelenggaraan.

 

Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal

 

Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah bagaimana tercipta sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek berbasiskan angkutan umum massal. Saat ini terdapat kecenderungan  mobilitas masih dominan menggunakan kendaraan pribadi sehingga yang terjadi adalah lebih banyak perpindahan kendaraan daripada perpindahan orang yang menyebabkan kemacetan parah. Sistem transportasi yang akan diwujudkan nantinya akan lebih banyak memindahkan orang daripada memindahkan kendaraan karena berbasis angkutan umum massal.

 

Di dalam penjabarannya RITJ telah secara jelas menggambarkan bagaimana sasaran harus tercapai pada akhir implementasi di tahun 2029. Dari sisi pergerakan orang disebutkan bahwa 60 % pergerakan orang harus menggunakan angkutan umum massal perkotaan. Sementara itu waktu perjalanan rata-rata menggunakan angkutan umum massal maksimal 1 jam 30 menit dari tempat asal ke tujuan dengan perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali. Untuk itu kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 km/jam.

 

Dari sisi aksesibilitas juga disebutkan bahwa cakupan layanan angkutan umum perkotaan harus mencapai 80 % dari panjang jalan dan setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/pengumpan (feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan. Simpul transportasi perkotaan itu sendiri harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter. Demikian pula akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

 

Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas terdapat 9 pilar kebijakan yang selanjutnya diterjemahkan menjadi strategi, program dan kegiatan, yaitu :

 

  1. Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan
  2. Pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi perkotaan
  3. Pengembangan system transportasi perkotaan berbasis jalan
  4. Pengembangan system transportasi perkotaan berbasis rel
  5. Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi
  6. Peningkatan kinerja lalu lintas
  7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan
  8. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang
  9. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan

 

Selengkapnya Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dapat diunduh melalui link

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2018/Perpres_Nomor_55_tahun_2018.pdf