Tantangan transportasi perkotaan, saat ini, antara lain adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Total jumlah perjalanan orang di wilayah Jakarta, Bogor, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dari tahun ke tahun terus meningkat. Data 2018 lalu, setidaknya ada 49,5 juta perjalanan orang per hari.

Dari jumlah itu, sebanyak 23,4 juta orang bergerak di dalam kota Jakarta, sedangkan 20,02 juta lainnya merupakan warga Bodetabek yang mobilitas dari luar kota menuju dalam kota Jakarta. Sementara, jumlah pengguna moda angkutan umum, masih sedikit. Sebagian besar mobilitas warga Bodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi.

Bertolak dari kondisi tersebut, upaya menata sistem transportasi yang terpadu dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kehadiran Perpres) ini  telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi terpadu perkotaan di wilayah Jabodetabek, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Pemerintahan Daerah se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki peran penting bagi upaya penanganan beragam persoalan yang terjadi di Jabodetabek yang secara geografis telah terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah aglomerasi.

Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru terus didorong tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal,” ujar Presiden RI Joko Widodo. 

Dalam Perpres 103 Tahun 2015, BPTJ ditunjuk menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi Pemerintahan se-Jabodetabek untuk menata dan mengelola sistem transportasi yang baik, salah satunya mewujudkan sistem angkutan umum yang terintegrasi. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPTJ berupaya agar persoalan transportasi di wilayah Jabodetabek dapat tertangani.

“Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara lugas terus melakukan introspeksi terhadap pelayanan angkutan umum. Juga terus dilakukan pembahasan bersama stakeholder terkait agar menemukan solusi bersama dalam memecahkan permasalahan angkutan umum untuk kepentingan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, efisiensi, koordinasi dengan pihak terkait,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 

 

Program Prioritas RITJ

Menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono sasaran utama dari implementasi RITJ secara substansial adalah bagaimana menciptakan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek. Penggunaan kendaraan pribadi ditargetkan berkurang, sehingga tidak menyebabkan kemacetan parah. Bambang juga menjelaskan beragam target penataan sistem angkutan massal perkotaan yang tertuang dalam RITJ membutuhkan dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek.

Garis besar RITJ mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu. Pertama, integrasi perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan pelayanan transportasi multimoda. Integrasi ini mencakup terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat, juga antara Pemerintah dan masyarakat (swasta).

Kedua, terintegrasinya jaringan prasarana dan pelayanan baik intramoda maupun antarmoda. Ketiga, integrasi moda transportasi. Terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasian (integrasi waktu). Keempat, integrasi tarif/tiket. Integrasi tarif/tiket dilakukan dengan menerapkan sistem e-ticketing untuk layanan intramoda maupun antarmoda. Dengan penggunaan sistem pembayaran secara elektronik, maka integrasi dalam sistem pembayaran (cashless transaction) bisa diwujudkan dan masyarakat cukup dimudahkan dengan bentuk pelayanan multiguna ini.

Kelima, integrasi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan jasa terkait informasi sarana dan prasarana angkutan umum yang bisa dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tentang moda angkutan, jadwal dan rute angkutan umum, akan memudahkan masyarakat memanfaatkan jasa angkutan umum yang lebih baik dari sebelumnya.

Keenam, integrasi pembiayaan dan kelembagaan. Rencana pengintegrasian pembiayaan dilakukan terutama untuk pembiayaan pembangunan sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antarmoda. Sementara integrasi kelembagaan dilakukan untuk menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari berbagai moda yang saling terintegrasi.

Target beberapa hal tersebut, mengacu pada sejumlah konsep pengembangan transportasi yang tersusun sebagai sembilan pilar RITJ. Sembilan pilar tersebut adalah keselamatan dan keamanan transportasi; transportasi ramah lingkungan; jaringan prasarana; sistem transportasi berbasis jalan; sistem transportasi berbasis rel; manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas; sistem transportasi terintegrasi; sistem pembiayaan; dan keterpaduan transportasi dan tata ruang.

Dengan adanya ketetapan program dan sasaran yang akan dicapai dalam RITJ, maka hingga akhir tahun 2029, target pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum massal perkotaan mencapai 60%. Target waktu perjalanan dengan angkutan umum rata-rata maksimal 1 jam 30 menit dari tempat asal ke tujuan. Target itu dapat tercapai jika perpindahan moda dalam satu kali perjalanan maksimal 3 kali. Untuk itu kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak minimal 30 km/jam.

Pengembangan sistem angkutan massal yang dilakukan juga harus memerhatikan aksesibilitas dari layanan angkutan umum perkotaan yang mencapai 80 % dari panjang jalan. Dengan target itu, setiap daerah harus memiliki jaringan layanan tranportasi lokal/pengumpan (feeder) yang terintegrasi dengan jaringan utama melalui satu simpul transportasi perkotaan.

Simpul transportasi perkotaan tersebut juga mesti memiliki fasilitas bagi pejalan kaki dan park and ride agar perpindahan moda ke angkutan umum mudah dan cepat. Untuk itu, jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 meter. Demikian pula akses pejalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

Beberapa indikator kinerja utama yang tertuang dalam RITJ, telah menjadi kesepakatan bersama dengan semua stakeholder yang terkait merupakan hasil kesepakatan semua pihak termasuk antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek.