(14/11/2019) Belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, perlu ada pergeseran paradigma perencanaan transportasi perkotaan, yaitu benar-benar lebih fokus pada aspek manusianya. Perencanaan transportasi perkotaan yang selama ini dilakukan lebih cenderung menekankan pada aspek fisik seperti kapasitas lalu lintas jalan dan laju kendaraan, penentuan moda transportasi tertentu dan pembangunan infrastruktur fisik. Indikasi perencanaan transportasi perkotaan yang lebih menekankan aspek fisik ini juga terlihat dari proses perencanaan yang biasanya hanya melibatkan pendekatan teknik, terbatas pada wilayah administrasi tertentu, kurang memiliki visi serta miskin analisis dampak pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono pada kesempatan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Sharing Session Pengelolaan Transportasi Megapolitan yang diselenggarakan pada Kamis, (14/11) di Hotel Redtop Jakarta.

Menurut Bambang Prihartono paradigma baru perencanaan transportasi yang berfokus pada aspek manusia lebih mengutamakan kualitas hidup manusia, aksesibilitas, daya tahan  ekonomi, keadilan sosial serta aspek keberlanjutan dan lingkungan sebagai tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu menurut Bambang pendekatan perencanaan seperti ini harus memiliki visi dan strategi jangka panjang yang jelas dan kongkret, terintegrasi lintas sektoral secara konsisten  dan saling melengkapi. Selain itu juga penting untuk melibatkan lintas wilayah fungsional transportasi, lintas disiplin ilmu serta mengakomodir partisipasi publik.

Perencanaan transportasi perkotaan yang menekankan pada aspek fisik terbukti menimbulkan banyak dampak negatif pada kualitas kehidupan manusia. “Kebijakan yang mengutamakan kelancaran lalu-lintas jalan misalnya seringkali justru melupakan keterbatasan daya dukung suatu wilayah, sehingga akhirnya ketika daya dukung sudah tidak lagi memadai timbulah ledakan permasalahan yang kemudian  menganggu kualitas hidup manusia itu sendiri serta lingkungannya,” urai Bambang. Kemacetan parah merupakan salah satu indikasi ledakan permasalahan akibat perencanaan transportasi yang berorientasi fisik. Kerugian yang diakibatkan kemacetan ini luar biasa, hitungan angka per tahun di Jakarta tercatat kerugian sekitar 67 trilun rupiah dan tentu angka tersebut akan membesar apabila konteksnya adalah Jabodetabek, Dampak negatif pada kualitas hidup manusia juga telah dirasakan misalnya memburuknya kualitas udara serta menyempitnya ruang aksesibilitas pada saat-saat tertentu.

Ibu Kota Baru dan Wilayah Teraglomerasi Lainnya

Penanganan permasalahan transportasi di Jabodetabek yang sudah terlanjur sangat kompleks tentu membutuhkan upaya luar biasa dan biaya yang tidak ringan. Untuk itu Bambang Prihartono menyebut perlunya sedini mungkin dilakukan penanganan permasalahan transportasi di wilayah metropolitan teraglomerasi lainnya di Indonesia dengan pendekatan yang tepat. “Bappenas telah menyebut setidaknya terdapat 9 wilayah perkotaan teraglomerasi di Indonesia di luar Jabodetabek yang perlu pembenahan transportasi secara khusus, nah ini perlu segera dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terlanjur kompleks dan kerugian yang tidak sedikit seperti yang terjadi di Jabodetabek,” jelas Bambang. Wilayah teraglomerasi tersebut adalah  Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makasar, Banjarmasin, dan Manado.  

Selain itu menurut Bambang Prihartono yang tidak kalah penting adalah perencanaan transportasi di bakal Ibukota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur. “Ibukota baru memiliki peluang yang besar untuk membangun sistem transportasi perkotaan yang ideal, kuncinya jangan fokus pada perencanaan fisik, namun harus dengan pendekatan yang mengedepankan aspek manusia, “ jelas Bambang.  Dengan demikian menurut Bambang acuan pembelajaran tidak hanya dengan membandingkan success story yang pernah dialami oleh negara lain, lebih dari itu justru melihat pembelajaran yang terjadi di negeru sendiri termasuk pengalaman dalam pengelolaan transportasi di Jabodetabek.