(Jakarta, 07-11-2019) Untuk menyelesaikan masalah di kawasan Puncak butuh dukungan penataan tata ruang yang konsisten. Tanpa adanya penataaan tata ruang yang konsisten tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di Puncak. Kesimpulan tersebut mengemuka pada kegiatan Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan mengangkat tema “Perpanjangan Lintas Rel Terpadu dari Kota Bogor ke Kawasan Puncak” pada Kamis, (7/11) di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta. Bertindak sebagai narasumber, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor; Syarifah Sofiah, pengamat transportasi; Yayat Supriyatna, dan Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia; Hermanto Dwiatmoko.

Menurut Yayat Supriyatna, permasalahan tata ruang tidak terlepas dari demand yang terus bertumbuh dan beban yang terus bertambah melampaui kapasitas yang ada. “Setiap ada tempat usaha baru, akan menjadi bangkitan baru yang mendorong munculnya jaringan-jaringan jalan lokal yang semuanya bermuara pada jalan nasional. Sedangkan, kapasitas infrastruktur jalan nasional yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan peningkatan,” ujar Yayat dalam paparannya.

Lebih lanjut Yayat menyampaikan jika penataan transportasi yang mengesankan lalu lintas lancer, justru akan memicu peningkatan tumbuhnya kawasan industri wisata yang sebetulnya sudah melebihi daya dukung. Sedangkan, selama ini belum pernah ada hitungan persis seberapa besar daya dukung dan kemampuan infrastruktur di kawasan Puncak dapat menampung.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Edi Nursalam menyampaikan bahwa permasalahan kawasan Puncak tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dari sisi transportasi saja, perlu dilakukan pula penataan ruang dan lingkungan. Menurut Edi, permasalahan di kawasan Puncak bukan sekadar persoalan penanganan transportasi. “Kita juga tidak menginginkan jika penataan transportasi justru membuat lingkungan Puncak menjadi rusak,” terang Edi. Lebih lanjut Edi menekankan jika penataan transportasi merupakan bagian yang harus dilakukan tanpa mengesampingkan upaya untuk menjaga kelestarian kawasan Puncak.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan jika Pemda Bogor telah melakukan pengendalilan tata ruang baik melalui penutupan bangunan liar maupun melakukan penghijauan hingga menjaga daerah resapan. Namun demikian, Syarifah tetap mengatakan pentingnya angkutan umum massal sebagai bagian dalam penataan kawasan Puncak.

Monorel dan Kereta Gantung Lebih Ideal
Kegiatan FGD yang dilakukan juga menghasilkan kesimpulan bahwa angkutan umum massal berbasis rel memungkinkan untuk dibangun di kawasan Puncak. Namun demikian, menurut Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia, Hermanto Dwiatmoko, pembangunan kereta api jenis LRT sulit dilakukan di Puncak. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang untuk pemasangan tiang-tiang jalan layang dan kawasan Puncak yang memiliki tanjakan (gradient) cukup tinggi. Selain itu, pada umumnya LRT juga digunakan untuk angkutan perkotaan, bukan angkutan wisata.

Lebih lanjut Hermanto merekomendasikan jika berdasarkan teknologi yang ada saat ini kereta api jenis monorel dan kereta gantung merupakan dua jenis kereta api yang sesuai untuk kawasan Puncak. “Kalau untuk monorel, konstruksi lebih sederhana sehingga menghemat ruang. Selain itu pemasangan tiang dan rel lebih ringan. Keuntungan lain adalah monorel dapat mengangkut penumpang dan barang bagasinya” jelas Hermanto. Dirinya juga menambahkan jika monorel memiliki kelebihan dari segi biaya pembangunan dan operasi yang rendah.

Adapun kereta gantung, Hermanto menjelaskan beberapa keuntungan antara lain cocok untuk daerah wisata, konstruksi sederhana sehingga menghemat ruang, pemasangan tiang dan rel lebih ringan, serta biaya pembangunan dan operasi rendah. “Hanya saja kereta gantung memiliki kapasitas angkut terbatas dan memerlukan perawatan kabel yang presisi,” tutup Hermanto.