(24/08/2021) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  Kementerian Perhubungan memutuskan rencana  pemasangan stiker khusus sebagai penanda untuk Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang sudah berizin di wilayah Jabodetabek tidak mungkin direalisasikan. Keputusan tersebut didasarkan pertimbangan terdapat putusan Mahkamah Agung No. 15P/HUM/2018 yang menegaskan bahwa persyaratan tanda khusus berupa stiker untuk identitas ASK tidak diperlukan.

Sebelumnya BPTJ yang memiliki kewenangan pemberian izin ASK di wilayah Jabodetabek, memang memiliki kepentingan untuk memberikan penandaan khusus kepada ASK yang sudah berizin. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pengecekan di lapangan. Meskipun demikian bagaimana bentuk penandaan tersebut belum terumuskan. Sejalan dengan hal itu baru baru ini terdapat usulan  asosiasi ASK yang diputuskan melalui rapat dengan Pemerintah DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan dan Polda Metro Jaya yang menginginkan adanya penanda dalam bentuk stiker khusus pada ASK yang sudah berijin. Hal ini dibutuhkan agar ASK yang sudah berizin  mendapatkan pengecualian dalam kebijakan ganjil genap selama PPKM di wilayah DKI Jakarta.

"Kami mencoba mengakomodir usulan tersebut namun di dalam perjalanannya setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian dari aspek hukum memang tidak memungkinkan," jelas Kepala BPTJ Polana B. Pramesti. Lebih lanjut Polana menjelaskan bahwa munculnya putusan MA tersebut diawali ketika pada tahun 2018 terdapat permohonan hak uji materiil dari kalangan ASK sendiri terhadap beberapa pasal pada Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu pasal yang dikabulkan gugatannya oleh MA adalah pasal 27 ayat 1 huruf d yang menyebut bahwa ASK dilengkapi tanda khusus berupa stiker. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka Pemerintah tidak diperkenankan lagi untuk memberikan penanda/identitas untuk ASK dalam bentuk stiker.

Sementara itu sebaliknya putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut menyebut identitas penandaan ASK cukup diberikan dalam bentuk tanda nomor kendaraan bermotor yang memiliki  kode khusus sesuai dengan penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak dimungkinkannya penandaan ASK yang yang berizin menggunakan stiker khusus, dengan sendirinya menyebabkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta  yang memberikan perkecualian bagi ASK dalam implementasi ganjil genap di masa PPKM juga tidak mungkin dilaksanakan, selama masih mensyaratkan penandaan stiker khusus. "Masalah kebijakan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta ini sepenuhnya kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Polana. Menurut Polana bagaimana kelanjutan dari kebijakan ganjil genap pada masa PPKM terkait pengecualian terhadap ASK, sebaiknya ditelaah lebih lanjut agar memiliki dasar hukum yang sah.