(5/8/2019) Terminal Baranangsiang, Bogor sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dialihkan kewenangan pengelolaanya dari Pemerintah Kota Bogor kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sejak 12 Februari 2018. Namun demikian memang harus diakui bahwa upaya peningkatan pelayanan Terminal Baranangsiang masing menghadapi kendala yang tidak mudah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono pada kesempatan apel pagi di Terminal Baranangsiang, Bogor, Senin, 5/8/ 2019.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan jika pembenahan Terminal Baranangsiang secara fisik tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahterimakannya Terminal Baranangsiang kepada BPTJ, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dengan PT. Pancakarya  Grahatama Indonesia (PT. PGI).

Mengacu pada perjanjian kerjasama tersebut, menyatakan bahwa perjanjian tidak berakhir meski terjadi pengalihan aset akibat amanat perundang-undangan. Perjanjian kerjasama yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta  pengembangan sektor perekonomian tetap berlanjut oleh para penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Terminal Baranangsiang juga beralih menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Pusat.

Sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama hingga pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan sampai dengan saat ini, pembangunan terminal beserta sarana dan prasarana penunjang Terminal Baranangsiang oleh PT. PGI belum dapat dilaksanakan. Dukungan masyarakat memegang peran penting supaya PT. PGI dapat segera melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyerahkan Terminal Baranangsiang berikut sarana dan prasarana pendukungnya. “Dukungan dari Pemerintah Daerah serta seluruh elemen masyarakat Bogor dalam pembenahan Terminal Baranangsiang sangat dibutuhkan, sehingga pengaturan secara teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan bisa segera dilaksanakan,” ungkap Bambang.

Terminal sebagai Fungsi Utama

Lebih lanjut Bambang menyampaikan jika dalam tahap berjalannya proses pengembangan dan pembangunan nantinya, fungsi utama Baranangsiang sebagai Terminal tidak akan berubah. “Dalam jangka pendek dengan kondisi fisik bangunan yang ada saat ini, kita akan terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa Terminal Baranangsiang”, ungkap Bambang. Jika terdapat keluhan terkait dengan kualitas layanan operasional dilapangan, Bambang meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada BPTJ. “Prinsipnya layanan kepada pengguna jasa tidak boleh terganggu dan harus diutamakan,” jelas Bambang.

Adapun untuk jangka menengah, Bambang kembali menyampaikan bahwa pengembangan kawasan berorientasi transit yang menjadi konsep revitalisasi Baranangsiang justru ditujukan untuk mendukung operasional Terminal Baranangsiang. Sedangkan untuk jangka panjang, Terminal Baranangsiang nantinya direncanakan dapat terhubung dengan layanan Light Rail Transit dengan trase LRT Cibubur – Bogor. “Sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam setiap prosesnya, dukungan masyarakat terhadap pengembangan fasilitas layanan dan operasional Terminal Baranangsiang  sangat dibutuhkan,” pungkas Bambang.

Revitaliasi Terminal Baranangsiang Bogor yang akan dilaksanakan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) tahun 2018-2029. Dalam perpres tersebut terdapat beberapa indikator kinerja utama yang harus mampu diwujudkan sampai dengan tahun 2029 nanti. Indikator kinerja utama yang harus diwujudkan antara lain pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60% dari total pergerakan orang; waktu perjalanan dari asal-tujuan 1,5 jam pada jam puncak; kecepatan rata-rata 30 km/jam pada jam puncak; cakupan pelayanan angkutan umum di perkotaan 80% dari panjang jalan; akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter; setiap daerah mempunyai feeder yang terintegrasi dengan trunk melalui satu simpul serta simpul harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antar moda maksimal 500 meter serta perpindahan moda dalam 1 kali perjalanan maksimal 3 kali.