( Jakarta, 9/3/2018) Rencana penerapan paket kebijakan penanganan kemacetan di tol Jakarta –Cikampek telah melalui analisis, kajian dan simulasi yang intensif sejak tahun 2017. Hal yang melatarbelakangi adalah kinerja ruas tol Jakarta - Cikampek yang telah mengalami titik jenuh. Dari analisis yang dilakukan diketahui perbandingan volume dan kendaraan (V/C Ratio) di tol Jakarta – Cikampek terutama di ruas segmen tertentu seperti di Bekasi – Jakarta telah mencapai 1 bahkan beberapa lebih dari 1. Hal ini mengindikasikan bahwa volume kendaraan sudah sebanding dengan kapasitas maksimal jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang parah. Sementara itu adanya pembangunan proyek strategis nasional yaitu LRT Jabodetabek, Elevated Toll dan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung di sekitar koridor tol Jakarta Cikampek turut menyumbang kemacetan yang makin parah saat ini.

Kondisi kemacetan parah yang terjadi di segmen tertentu ini menyebabkan kecepatan rata-rata di tol Jakarta – Cikampek saat ini hanya berkisar 32 km/jam dan waktu tempuh rata-rata 116 menit. Kondisi ini jauh dari batas kecepatan standar minimal jalan tol yaitu 60 km/jam.  Jika hal ini dibiarkan maka dapat dipastikan kecepatan rata-rata akan semakin menurun dan begitu pula waktu tempuh rata-rata pun akan semakin meningkat. Bahkan di segmen tertentu seperti Bekasi - Jakarta akan lebih sering dijumpai kondisi macet parah yang hampir tak bergerak.

Beranjak dari kondisi tersebut maka Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah kebijakan yang berlaku mulai 12 Maret 2018 sebagai berikut :

 

  1. Pengaturan Jam Operasional Angkutan Barang Golongan III, IV dan V. Mulai 12 Maret 2018 setiap Senin s/d Jum’at pukul 06.00 s/d 09.00 WIB semua kendaraan angkutan barang golongan III. IV dan V (kecuali angkutan BBM dan Gas) tidak boleh beroperasi di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek (berlaku 2 arah baik dari Jakarta menuju Cikampek ataupun sebaliknya dari Cikampek ke Jakarta). Kebijakan ini tidak berlaku pada hari libur nasional.

 

  1. Distribusi lalu lintas dengan skema ganjil-genap untuk kendaraan pribadi pada pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta. Mulai 12 Maret 2018 setiap Senin s/d Jum’at pukul 06.00 s/d 09.00 WIB kendaraan pribadi berplat nomor ganjil hanya dapat masuk akses pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta pada tanggal ganjil. Demikian pula sebalikya kendaraan pribadi berplat nomor genap hanya dapat masuk akses pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta pada tanggal genap. Kebijakan ini tidak berlaku hari libur nasional dan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan ini dapat memilih alternatif masuk pada pintu tol lain atau berpindah ke angkutan umum. Terkait implementasi kebijakan ini BPTJ bekerjasama dengan berbagai stakeholder telah menyiapkan Bus TransJabodetabek Premium sebagai sarana bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke angkutan umum.

 

  1. Pemberlakuan Lajur Khusus Bus di Jalan Tol Jakarta – Cikampek ruas Bekasi Timur – Jakarta. Telah disiapkan lajur khusus untuk angkutan bus di Jalan Tol Jakarta – Cikampek ruas Bekasi Timur – Jakarta yang juga berlaku mulai 12 Maret 2018 setiap Senin  s/d Jum’at pukul 06.00 s/d 09.00 WIB. Lajur ini tidak hanya diperuntukkan bagi Bus TransJabodetabek Premium namun juga untuk semua angkutan bus termasuk bus karyawan.

“Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan kebijakan penanganan kemacetan tol Jakarta – Cikampek tidak berdasarkan kajian dan analisis yang matang,” kata Bambang Prihartono Kepala BPTJ. Lebih lanjut Bambang juga mengingatkan bahwa kebijakan ganjil-genap di pintu tol Bekasi bukan satu satunya kebijakan untuk penanganan kemacetan di jalan tol Jakarta – Cikampek.

“Ada 3 kebijakan yang kita implementasikan secara serentak 12 Maret 2018 yaitu ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat dan Timur arah Jakarta, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang golongan III, IV dan V serta pemberlakuan lajur khusus bus di Jalan Tol Jakarta - Cikampek ruas Bekasi Timur – Jakarta yang didukung dengan angkutan alternatif Bus TransJabodetabek Premium,” jelas Bambang. Menurut Bambang 3 kebijakan ini juga mencerminkan keadilan karena semua aspek diatur, tidak hanya pengguna kendaraan pribadi saja namun juga kendaraan angkutan barang. “Ini juga berarti keberpihakan kita terhadap pengguna angkutan umum yang mayoritas masyarakat menengah bawah,” ujar Bambang. Ketentuan penanganan kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2017 tentang Lajur Khusus Angkutan Umum di Ruas Jalan Tol.

Penyusunan dan rencana implementasi kebijakan penanganan kemacetan jalan tol Jakarta - Cikampek juga telah melalui koordinasi sejak Agustus 2017 melibatkan berbagai sektor yaitu Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bekasi, PT (Persero) Jasa Marga serta berbagai stakeholder di lingkungan pelaku usaha transportasi dan logistik. Koordinasi lintas sektor digerakkan langsung oleh Kemenko Maritim, “Bapak Menko Maritim yang memimpin langsung koordinasi lintas sektor selama ini,” jelas Bambang.

 

Ganjil Genap di Pintu Tol Bekasi Bukan Diskriminasi

Mobil pribadi saat ini menyumbang 80 % kendaraan yang sehari hari melintas di tol Jakarta – Cikampek. Oleh karena asas keadilan menjadi dasar penyusunan paket kebijakan untuk menangani kemacetan di jalan tol Jakarta - Cikampek saat ini, maka sudah sewajarnya distribusi lalu lintas kendaraan pribadi juga diatur selain juga dilakukan pengaturan terhadap kendaraan angkutan barang.

Pemberlakukan kebijakan ganjil genap hanya diterapkan di Pintu Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur karena data menunjukkan pintu tol ini menjadi penyumbang terbesar volume kendaraan pribadi yang masuk ruas tol Jakarta – Cikampek. Setiap hari tercatat rata-rata 46 ribu kendaraan masuk jalan tol Jakarta - Cikampek melalui pintu tol Bekasi Barat dan 24 ribu kendaraan masuk melalui pintu tol Bekasi Timur. Selain itu data spasial juga menunjukkan bahwa titik pusat kemacetan di tol Jakarta - Cikampek berada di ruas Bekasi Timur dan Bekasi Barat.

Bagi pengguna kendaraan pribadi yang terdampak kebijakan ini mulai 12 Maret 2018 masih memiliki alternatif masuk tol Jakarta - Cikampek melalui pintu tol lain seperti pintu tol Tambun dan Pondok Gede atau lewat jalan arteri Kalimalang. Dengan demikian besaran volume kendaraan yang selama ini menumpuk di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur akan terdistribusi ke pintu tol dan akses yang lain dengan lebih merata.Pengguna kendaraan pribadi juga dapat beralih menggunakan angkutan umum. Pemerintah menyediakan Bus TransJabodetabek Premium bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih naik angkutan umum. Setiap bus memiliki kapasitas sekitar 35 tempat duduk reclining seat dengan fasilitas AC dan WiFi tersedia dengan tarif Rp. 20.000,- setiap jam 06.00 – 09.00 WIB. Untuk Bekasi Barat terdapat 25 Bus 

TransJabodetabek terbagi di Mega City dan Summarecon sedangkan Bekasi Timur terdapat 23 bus dengan lokasi di Grand Dhika.

TransJabodetabek Premium dari Bekasi Barat akan melayani rute Plaza Senayan, Kuningan, Podomoro City, Blok M dan Thamrin City. Sementara itu TransJabodetabek Premium dari Bekasi Timur menuju Grand Paragon, Tebel, Mall Sunter, Kalideres dan Thamrin City. Bus juga tersedia untuk rute balik dari Jakarta ke Bekasi mulai pukul 16.00 s/d 21.00 WIB dari masing-masing lokasi di Jakarta. Bagi pengguna kendaraan pribadi yang beralih naik TransJabodetabek Premium dapat memarkirkan kendaraannya dengan tarif flat Rp. 10.000/hari di lokasi park and ride, dengan menunjukkan bukti tiket naik TransJabodetabek Premium saat itu. Untuk Bekasi Barat tersedia park and ride di Mega City (120 mobil) dan Summarecon (200 mobil) sementara di Bekasi Timur tersedia di Grand Dhika (200 mobil) dan Bekasi Trade Center (150 mobil)

“Jadi sama sekali tidak ada dikriminasi kepada pihak manapun terkait kebijakan ini, justru sebaliknya Pemerintah berusaha mengatur dan melayani masyarakat agar dapat menuju tempat kerjanya di Jakarta dengan lebih lancar,” kata Bambang Kepala BPTJ. Lebih lanjut Bambang juga mengatakan jika Pemerintah tidak mengatur maka yang terjadi kemacetan akan semakin marah dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kebijakan ini juga akan dievaluasi secara periodik, seminggu sekali akan kami evaluasi. Jika nanti semua proyek strategis telah selesai pembangunannya bisa saja kebijakan ini tidak diberlakukan lagi,” tutup Bambang.