(15/092020)Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat diharapkan tetap menjalankan aktivitas di dalam rumah. Kalaupun terpaksa harus ke luar rumah dan menggunakan transportasi publik, maka prinsip-prinsip protokol kesehatan harus selalu diperhatikan dan dikedepankan,” demikian dikatakan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (BPTJ Kemenhub)  Polana B Pramesti saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk Bijak Bertransportasi di Era Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Radio Sonora, Selasa (15/09). Webinar juga menghadirkan narasumber Daeng M Faqih Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Poetoet Soedarjanto Ketua Komunitas Bike to Work,  dan Alfred Sitorus Ketua Koalisi Pejalan Kaki.

Lebih lanjut Polana mengatakan untuk mengatur sektor transportasi di wilayah perkotaan, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 11 /2020  untuk transportasi darat dan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 14/2020 untuk transportasi perkeretaapian. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk membuat aturan di wilayah masing-masing.“Keberhasilan penerapan protokol kesehatan pada transportasi publik, sangat  butuh dukungan dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan transportasi dan juga masyarakat,” tutur Polana.

Daeng M Faqih Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan untuk menghindari penularan Covid-19 pada transportasi publik ada dua hal yang bisa dilakukan yaitu menjaga perilaku pengguna transportasi publik dan menjaga lingkungan strategisnya. Untuk pengguna transportasi publik, kata Daeng, harus benar-benar fit dan sehat, istirahat yang cukup, tidak berkelompok selama berada di dalam transportasi publik,  serta mematuhi aturan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sementara untuk  operator penyelenggara transportasi misalnya, dapat harus melakukan disinfektan terhadap sarana transportasi, mengatur keluar masuk penumpang sehingga tidak terjadi penumpukan, serta mematuhi aturan 3M. “Keduanya, pengguna transportasi publik maupun operator harus sama-sama berkomitmen untuk menjadikan transportasi publik sebagai sarana transportasi yang sehat,” ujar Daeng M. Faqih.     

  

NMT Sebagai Alternatif

Dalam paparannya, Polana menjelaskan masa pandemi Covid-19 telah memunculkan tantangan pada sektor transportasi perkotaan (urban transport), yaitu penyelenggaraan transportasi perkotaan yang seminimal mungkin menghindarkan risiko penularan covid-19. Bagi masyarakat urban, transportasi perkotaan merupakan kebutuhan penting yang mendukung mobilitas dan aktifitas sehari-hari, termasuk aktifitas bekerja dan mencari nafkah. Oleh karena itu, meskipun aktifitas masyarakat dibatasi karena Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) ataupun saat adaptasi menuju kebiasaan baru, angkutan umum massal perkotaan masih menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat yang masih tetap harus beraktifitas.

Di sisi lain, lanjut Polana, pandemi Covid-19 ternyata juga memunculkan peluang bagi penataan transportasi Jabodetabek. Salah satunya, dapat dilakukan dengan mendorong lebih banyak penggunaan non motorized transportation (NMT) seperti berjalan kaki maupun bersepeda di kalangan masyarakat dengan tetap mengedepankan implementasi protokol kesehatan. NMT setidaknya dapat dilakukan untuk transportasi dengan jarak yang masih terjangkau dengan   jalan kaki atau bersepeda serta  transportasi first mile dan last mile dalam proses  menggunakan angkutan umum massal. “Dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan di manapun di dunia, non motorized transportation sebagai bagian  transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan alternatif transportasi yang lazim dikembangkan,” ujar Polana.

Pemanfaatan NMT akan mendatangkan benefit kesehatan baik untuk kepentingan publik secara keseluruhan  seperti mengurangi polusi ataupun benefif kesehatan secara personal yaitu meningkatkan gerak tubuh untuk kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan rata-rata orang Indonesia masih cukup rendah dalam berjalan kaki yaitu hanya 3000 langkah/hari. Seharusnya minimal 6000 langkah dan ideal 10.000 langkah/hari agar memberikan dampak pada kesehatan.

Ketua Komunitas Bike to Work Poetoet Soedarjanto mendukung langkah BPTJ yang terus mendorong penggunaan NMT. Menurutnya, saat pandemi Covid-19 berlangsung, antusiasme masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sangat tinggi. Momentum tersebut, kata Poetoet harus dimanfaatkan oleh BPTJ untuk memfasilitasi mereka, misalnya dengan dengan mendorong pengelola angkutan massal perkotaan seperti bus untuk menyediakan tempat atau bagasi untuk sepeda. “Atau misalnya dengan menyediakan tempat parkir sepeda di terminal,” ujar Poetoet. Harapan lain disampaikan Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki yang meminta agar BPTJ mendorong pemerintah daerah menyediakan infrastruktur jalan aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Daeng M Faqih, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengapresiasi positif langkah BPTJ yang ingin mendorong penggunaan NMT. Namun, dia mengingatkan bahwa penggunaan NMT seperti sepeda tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Di saat pandemi ini, para pengguna sepeda sebaiknya jangan berkelompok dan tetap jaga jarak saat bersepeda. “Selain itu, juga tetap menggunakan masker dan kostum yang dapat menghindari risiko penularan Covid-19,” tutur Daeng M. Faqih.

 

Sejalan dengan upaya mendorong penggunaan NMT, BPTJ juga terus mengajak masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum massal melalui kampanye #JalanHijau. Dengan kampanye #JalanHijau diharapkan semakin banyak masyarakat yang shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal dan berjalan kaki yang tentunya akan memberi dampak positif bagi lingkungan yang identik dengan warna hijau.(*)