(12/3/2019) Kehadiran MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) Jakarta yang direncanakan akan operasional pada akhir bulan Maret 2019 ini tentu diharapkan dapat menarik pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan massal serta mengurangi kemacetan terutama di sepanjang koridor jalan yang dilaluinya. Namun demikian agar harapan tersebut tercapai masih dibutuhkan langkah-langkah lanjut yang berkaitan dengan integrasi moda maupun kebijakan lain  agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan bahwa integrasi antara MRT dengan feeder sebagai angkutan pengumpan merupakan kunci. “MRT yang berfungsi sebagai backbone tidak dapat berdiri sendiri,” ungkap Bambang. Masih menurut Bambang, supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang oleh angkutan umum massal yang mudah diakses oleh masyarakat baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya menuju stasiun MRT terdekat.

Disisi lain, Bambang juga menambahkan bahwa ketersediaan feeder berupa angkutan umum massal ini penting, supaya dalam mengakses stasiun MRT  masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi. “Kalau tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan,” ungkap Bambang. “Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang  kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru”, ungkapnya.

Oleh karena itu, Bambang menyampaikan bahwa BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta TransJakarta terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi.   Koordinasi dilakukan diantaranya untuk memastikan integrasi antar moda tidak hanya secara fisik namun juga secara sistem. Integrasi secara sistem yang dimaksud khususnya menyangkut alat pembayaran sehingga masyarakat cukup menggunakan satu alat pembayaran untuk penggunaan semua moda. “BPTJ sudah menfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini, tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia,” tambah Bambang. Untuk saat ini sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah KRL dan Transjakarta nantinya diharapkan juga pada MRT dan LRT Jakarta.

Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu Bambang Prihartono berharap Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berupaya untuk segera mewujudkan implementasi kebijakan ERP (Electronic Road Pricing). “Seadainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh,” usul Bambang. Menurut Bambang penerapan ganjil genap sehari penuh pada waktu penyelenggaraan Asian Games lalu sudah terbukti efektif mengurai kemacetan di jalan arteri Jakarta. Namun ketika kebijakan ganjil genap diubah hanya menjadi pagi dan sore seperti saat ini, kemacetan cenderung meningkat lagi.

 

Membangun Budaya Baru Bertransportasi

Operasional layanan Moda Raya Terpadu diharapkan juga mampu membawa peradaban baru. Bambang menambahkan jika masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan MRT melalui layanan angkutan umum massal yang terintegrasi, maka budaya berjalan kaki akan kembali menjadi pilihan  dalam beraktivitas sehari-hari. “Fasilitas pejalan kaki yang tersedia ada saat ini begitu menunjang dan sangat memadai”, ujar Bambang. “Setelah turun dari MRT, untuk menuju kantor jika cukup dijangkau dengan berjalan kaki, kenapa harus naik kendaraan lagi”, jelas Bambang.

“MRT yang digadang-gadang membawa peradaban baru ini memang berdampak pada banyak sisi”, kata Bambang. Menurutnya sosialisasi yang terus dilakukan tentang bagaimana penumpang berdiri, antri hingga masuk rangkaian kereta MRT diharapkan bisa benar-benar mengubah masyarakat tidak hanya dalam menggunakan MRT namun juga bertransportasi secara umum.

Lebih lanjut Bambang juga menyampaikan bahwa berdasarkan masterplan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,  terdapat indikator kinerja utama yang harus tercapai dimana salah satunya adalah akses jalan kaki untuk mendapatkan layanan angkutan umum massal maksimal sejauh 500 meter. Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa jika harus berpindah moda, harus tersedia pula fasilitas pejalan kaki dengan jarak tidak boleh lebih dari 500 meter. “Integrasi menjadi kunci, dan kedepan layanan angkutan umum massal di Jabodetabek, tidak hanya terintegrasi secara fisik, namun juga secara sistem pembayaran serta jadwal layanan,” tutup Bambang.