(7/8/2019) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono meminta dukungan masyarakat terkait rencana perluasan ganjil genap yang tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta. “Perluasan ganjil genap merupakan salah satu langkah yang saat ini memungkinkan untuk segera dilakukan dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, kebijakan lain seperti ERP (Electronic Road Pricing) yang juga ditujukan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor guna mengurai kemacetan ternyata membutuhkan proses yang tidak sebentar. “Padahal, persoalan kemacetan dan polusi udara merupakan masalah yang harus ditangani saat ini,” kata Bambang.  “Apa nih yang bisa kita lakukan segera dan apa yang bisa kita lakukan saat ini? dan menurut saya ganjil genap adalah solusinya,” tegas Bambang.

Bambang menilai selama ini masyarakat sudah nyaman dengan penggunaan kendaraan pribadi. Tanpa disadari kenyamanan yang didapatkan ternyata turut berkontribusi pada kemacetan dan polusi udara. “Tanpa kita sadari, kenyamanan yang selama ini kita dapat justru membuat kita sendiri dan juga orang lain menjadi susah karena terjebak kemacetan dan polusi udara yang ditimbulkan,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, salah satu upaya untuk bisa mengurai kemacetan adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih menggunakan angkutan umum massal. Bambang juga kembali menyampaikan bahwa penerapan aturan ganjil genap ditujukan supaya masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. “Jadi kebijakan ganjil genap yang kita implementasikan tidak kita tujukan supaya masyarakat menggunakan jalur alternatif,” tegas Bambang.

Bambang berpendapat bahwa selama ini baik pemerintah pusat maupun daerah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum massal. Bambang mencontohkan layanan Transjakarta yang pelayanannya terus meningkat. “Bahkan saat ini Pemprov DKI memiliki layanan Jak Lingko,” ujar Bambang. 

Bambang menambahkan jika sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, BPTJ juga menghadirkan layanan Transjabodetabek,  JR (Jabodetabek Ressidence) dan JA (Jabodetabek Airport) Connexion. Layanan ini diharapkan mampu membuat masyarakat khususnya para pelaju dari luar Jakarta mau beralih menggunakan transportasi umum massal. Layanan-layanan ini dihadirkan untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat dalam mengakses angkutan umum massal dari tempat tinggal mereka.

Ganjil Genap Seperti Asian Games

Terlepas dari proses kajian yang dilakukan Pemprov DKI untuk memperluas ganjil genap, Bambang menjelaskan bahwa BPTJ berharap jika waktu implementasi ganjil genap di jalan arteri DKI Jakarta dapat berlangsung seperti Asian Games 2018 lalu. “Seperti yang kita usulkan melalui surat kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta pada awal bulan lalu, kita berharap ganjil genap dapat diterapkan kembali seperti pada saat penyelenggaraan Asian Games 2018 yaitu mulai pukul 06.00 – 21.00 WIB pada hari Senin – Jumat kecuali hari libur,”ungkap Bambang.

Secara teknis, Bambang mengatakan jika berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kinerja lalu lintas saat ini mengalami penurunan dibandingkan pada saat penyelenggaraan Asian Games 2018. Jika pada saat berlangsungnya Asian Games rekapitulasi kecepatan jalan arteri yang diberlakukan ganjil genap mencapai 36,83 km/jam, maka data pada bulan Juli 2019  menunjukkan bahwa kecepatan turun menjadi 30,85 km/jam.

Adapun untuk Volume, Capacity, Ratio (VC Ratio) pada jalan arteri tercatat mengalami kenaikan. Pada saat Asian Games berlangsung, VC Ratio menunjukkan 0,60, namun pada bulan Juli 2019 tercatat naik menjadi 0,69. VC Ratio merupakan perbandingan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan dalam satu waktu. VC Ratio naik berarti kepadatan kendaraan meningkat yang menyebabkan kelancaran arus lalu lintas berkurang. Sebagai informasi saat ini sistem ganjil genap hanya berlaku pada pagi pukul 06.00 – 10.00 WIB dan sore mulai pukul 16.00 – 20.00 WIB pada hari Senin – Jumat kecuali hari libur. 

Implementasi ganjil genap pada saat Asian Games 2018 juga berdampak pada kualitas udara di DKI Jakarta yang mengalami penurunan CO2 rata-rata sebesar 20,30 persen pada koridor jalan arteri yang diimplementasikan ganjil genap. “Data-data tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan ganjil genap cukup efektif menjadi solusi mengurangi kemacetan dan tentunya akan berdampak pula pada pengurangan polusi udara,” kata Bambang. Lebih lanjut Bambang menilai jika pengalaman implementasi kebijakan ganjil genap saat Asian Games 2018 dapat menjadi benchmarking dalam mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Bambang juga kembali mengingatkan bahwa saat ini telah bertambah lagi alternatif angkutan umum massal bagi masyarakat dengan beroperasinya Moda Raya Terpadu atau MRT. “Semestinya kehadiran layanan MRT dapat menjadi titik tolak transformasi gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi,” tutup Bambang.