(Jakarta, 18/3/2018) Implementasi Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan di Tol Jakarta – Cikampek sejak 12 Maret lalu telah membuahkan dampak positif. Tiga kebijakan yang diimplementasikan yaitu pembatasan operasional angkutan barang golongan III, IV dan V, pemberlakuan sistem ganjil - genap pada kendaraan pribadi di pintu tol Bekasi arah Jakarta serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus, yang kesemuanya berlaku setiap Senin - Jum’at pukul 06.00 – 09.00 WIB, telah meningkatkan kinerja tol Jakarta - Cikampek.Data evaluasi selama sepekan menunjukkan jumlah kendaraan angkutan barang golongan III, IV dan V yang beroperasi di Jalan tol Jakarta - Cikampek arah Jakarta pada jam 06.00 – 09.00 WIB menunjukkan penurunan sebesar 61% dari 3.036 kendaraan menjadi 1.187 kendaraan. Sementara itu arah sebaliknya pada waktu yang sama mengalami penurunan 66% dari biasanya 4.234 kendaraan menjadi 1.441 kendaraan. Sementara itu pemberlakuan kebijakan ganjil - genap di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta telah menyebabkan penurunan V/C ratio (perbandingan volume kendaraan dan kapasitas jalan) di tol Jakarta – Cikampek segmen Bekasi Timur – Cikunir sebesar 49,52 %. V/C ratio sebelum pemberlakuan kebijakan adalah 1,05 dan menurun menjadi 0,53 setelah diberlakukan kebijakan ganjil - genap. Jumlah total lalu-lintas kendaraan yang masuk melalui pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta setelah pemberlakuan kebijakan mengalami penurunan rata-rata sebesar 35,54% yaitu dari 8.171 kendaraan menjadi 5.266 kendaraan. Dampak dari kondisi akibat implementasi kebijakan tersebut menyebabkan kecepatan rata-rata di tol Jakarta – Cikampek terutama di segmen Bekasi arah Jakarta setiap Senin - Jum’at pukul 06.00 - 09.00 WIB dapat mencapai 60 km/jam. Pantauan pada tanggal 15 Maret 2018 menunjukkan kecepatan kendaraan di segmen tersebut mencapai rata-rata 67 km/jam. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa keberhasilan dari implementasi paket kebijakan ini adalah hasil kerja keras semua pihak yang terlibat. “Tidak ada instansi yang dapat bekerja sendiri, semuanya membutuhkan kerjasama dan kerja keras semua stakeholder” kata Menhub. Menurut Menhub, selaku regulator Kementerian Perhubungan memang yang merumuskan regulasi, namun dalam proses maupun implementasinya melibatkan berbagai pihak seperti Korlantas Polri, Kementerian PUPR, Pemerintah Kota/Dishub Bekasi, PT (Persero) Jasa Marga. “Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya-tingginya terhadap semua pihak yang telah berkontribusi atas implementasi kebijakan ini, termasuk media yang telah menyebarluaskan informasi”, kata Menhub.

Pengguna Kendaraan Pribadi Diharapkan Beralih ke Angkutan Umum

Akibat implementasi paket kebijakan ini terutama menyangkut implementasi kebijakan ganjil - genap sesuai yang telah diprediksikan menyebabkan perubahan perilaku pada pengguna kendaraan pribadi. Data menunjukkan terdapat peningkatan kendaraan penumpang yang masuk akses tol di luar Bekasi Barat dan Timur (Tambun dan Cikunir) sebanyak rata-rata 26,56% dari semula 2.763 kendaraan menjadi 3.414 kendaraan. Selain itu ternyata terdapat juga pengguna kendaraan pribadi yang mengubah pola berangkat menjadi lebih awal sebelum jam pemberlakuan ganjil - genap. Hal ini terindikasikan dari peningkatan jumlah kendaraan yang masuk di pintu tol Bekasi Barat dan Timur sebelum jam 06.00 WIB yang meningkat sebesar rata rata 7,76% dari semula 4.367 kendaraan menjadi 4.706 kendaraan. Hasil monitoring juga menunjukkan jumlah pengguna angkutan Bus Premium Bekasi ke Jakarta meningkat. Data selama 1 minggu sebelum implementasi paket kebijakan, layanan yang disediakan oleh PPD melalui armada TransJabodetabek Premium mengangkut total 1.682 penumpang. Sepekan setelah pemberlakuan kebijakan tercatat peningkatan menjadi sebanyak 2.817 penumpang, namun jumlah operator pun bertambah tidak hanya PPD tetapi juga PT. TransJakarta (Royal Trans) dan juga Big Bird. Menyikapi hal ini Kepala Badan Pegelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan bahwa salah satu tujuan utama implementasi paket kebijakan penanganan kemacetan di tol Jakarta – Cikampek adalah mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum. “Pengguna kendaraan pribadi diharapkan semakin banyak yang beralih ke angkutan umum. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi setiap tahun jauh lebih tinggi dibanding peningkatan kapasitas jalan, jadi mau ditambah berapapun jalan tidak mungkin mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan pribadi,” kata Bambang.  Implementasi paket kebijakan penanganan kemacetan di Jalan tol Jakarta - Cikampek ini menurut Bambang dapat menjadi momentum bagi pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum massal.

Perubahan perilaku harus dimulai dari sekarang karena kedepan sarana dan prasarana angkutan massal yang disiapkan pemerintah seperti KRL dan MRT akan segera selesai pembangunannya. “Siapa nanti yang akan naik KRL dan MRT kalau sampai hari ini kita tidak memulai merubah perilaku kita untuk beralih naik angkutan umum massal ?” kata Bambang. Tiga kebijakan penanganan kemacetan di tol Jakarta - Cikampek saat ini jelas berpihak ke penyelenggaraan angkutan umum massal. Kebijakan ganjil – genap diimbangi dengan penyediaan angkutan umum massa bus Transjabodetabek Premium, kemudian diberlakukan juga lajur khusus Bus (High Occupancy Vehicle Line) di ruas tol Bekasi Timur- Jakarta dan pada waktu yang bersamaan juga diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang. “Kepadatan lalu lintas jalan berkurang dan angkutan bus dapat leluasa berjalan”, urai Bambang.