(05/02/2021) Integrasi antar moda pada Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang direncanakan beroperasi pada pertengahan tahun 2022 akan menjadi faktor penting efektifitas moda tersebut sebagai angkutan umum massal. Oleh karena itu sejak 2018 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan  telah melakukan langkah-langkah koordinasi menjembatani penyusunan konsep integrasi moda LRT Jabodebek antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan PT Adhi Karya yang mendapatkan penugasan pembangunan LRT Jabodebek dengan para stakeholder lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BPTJ Polana B Pramesti di kantornya baru-baru ini.

Menurut Polana konsep tentang bagaimana integrasi moda tersebut saat ini telah tersusun, meski masih terus membutuhkan langkah-langkah lanjut dan penyempurnaan agar konsep tersebut dapat terealisasikan. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan integrasi antar moda layanan LRT Jabodetabek umumnya merupakan masalah klasik dalam pengelolaan transportasi di wilayah aglomerasi. Banyaknya pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi, memunculkan sekat-sekat baik didalam kebijakan maupun realitas layanan transportasi di lapangan. Di sinilah langkah-langkah koordinasi untuk mensinergikan pengelolaan moda perlu dilakukan untuk mewujudkan integrasi antar moda tersebut.

Lebih lanjut Polana menguraikan bahwa LRT Jabodebek diharapkan akan menjadi salah satu moda yang dapat diandalkan untuk mengurangi kemacetan di Jabodebek. Kehadirannya sebagai angkutan umum massal berbasis rel kelak diharapkan dapat meningkatkan perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Namun demikian agar harapan tersebut tercapai banyak hal yang harus dipersiapkan dari awal termasuk diantaranya menyangkut integrasi LRT Jabodebek ini dengan moda lainnya.  “Masyarakat tentu akan mengandalkan LRT Jabodebek jika angkutan massal ini dapat memberikan kemudahan untuk mobilitas mereka.  Masyarakat akan diuntungkan jika misalnya waktu tempuh lebih cepat dibanding kendaraan pribadi serta terdapat kemudahan akses menuju stasiun terdekat ataupun kemudahan akses berganti moda dari stasiun pemberhentian menuju titik terakhir tujuan mereka,” jelas Polana. Di sinilah menurut Polana integrasi antar moda menjadi faktor penentu, tak hanya integrasi secara fisik namun juga secara pelayanan.

Secara keseluruhan Polana menjelaskan lintasan layanan LRT Jabodebek total memiliki panjang 44,43 km yang terbagi dalam 3 lintas pelayanan. Cawang-Cibubur sebagai lintas pelayanan I memiliki panjang lintasan 14,89 km dengan 4 stasiun di dalamnya. Sementara itu lintas pelayanan II adalah Cawang - Dukuh Atas  sejauh 11.05 km dengan 8 stasiun. Lintas pelayanan terakhir (III) adalah Cawang - Bekasi Timur sejauh 18,49 km dengan 6 stasiun termasuk di dalamnya stasiun integrasi antara LRT Jabodebek dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Meski hanya sepanjang 44, 43 km, implikasi pembangunan LRT ini cukup kompleks karena banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya ada 2 Pemerintah Propinsi, 3 pemerintah kota/kabupaten, beberapa kelembagaan Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, swasta, lembaga sosial maupun masyarakat secara langsung yang harus diselaraskan kepentingannya dan didorong partisipasinya guna mendukung kelancaran pembangunan dan pengoperasian LRT Jabodebek.

Perkembangan Terkini

Menambahkan apa yang disampaikan Kepala BPTJ, Direktur Prasarana BPTJ Edy Nursalam menjelaskan bahwa sudah cukup banyak kemajuan dalam hal rencana mewujudkan integrasi antar moda terkait dengan LRT Jabodebek khususnya menyangkut integrasi fisik (prasarana). Menurut Edy ada 2 (dua) aspek menyangkut integrasi moda secara fisik ini yaitu integrasi pada simpul transportasi serta pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sepanjang lintas layanan LRT Jabodebek. "Untuk Lintas Pelayanan II Cawang - Dukuh Atas misalnya sudah tersusun konsep integrasi antar moda pada 8 stasiun di lintasan tersebut," urai Edy. Menurut Edy integrasi dengan moda berbasis jalan di lintas ini dilakukan melalui penataan Halte Transjakarta dan jika dibutuhkan nantinya juga akan dilakukan penataan jaringan angkutan Transjakarta. Dengan difasilitasi BPTJ konsep integrasi moda di lintasan tersebut telah disepakati antara Kementerian Perhubungan dengan Pemprov DKI Jakarta dan PT Transjakarta. “Selain itu di Lintas Pelayanan II ini nantinya juga terdapat integrasi antar moda berbasis rel seperti misalnya antara Stasiun KRL Sudirman dengan Stasiun LRT Dukuh Atas,” jelas Edy. 

Lebih lanjut Edy menerangkan bahwa menyangkut pengembangan TOD di Lintas Pelayanan II Cawang -Dukuh Atas terdapat di 3 lokasi yaitu sekitar Kawasan Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Cawang Ciliwung dan Stasiun Cawang Cikoko. "Khusus untuk Kawasan Dukuh Atas, BPTJ telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis sejak tahun 2018, " tambah Edy. Sementara untuk Kawasan TOD lainnya BPTJ akan terus mendorong agar pengembang memenuhi aspek transportasi di wilayah hunian maupun komersial mereka sehingga kawasan tersebut benar benar memenuhi ketentuan sebagai Kawasan TOD dari sisi transportasi.  “Direncanakan kawasan TOD Cawang Cikoko dan Cawang Ciliwung juga akan terintegrasi dengan moda Stasiun KRL Cawang,” ungkap Edy

Berbeda dengan Lintas Pelayanan II Cawang - Dukuh Atas, rencana integrasi fisik pada simpul transportasi di Lintas Pelayanan I Cawang- Cibubur dan Lintas Pelayanan III Cawang - Bekasi Timur relatif masih menemui beberapa kendala yang harus diselesaikan. Kendala tersebut diantaranya menyangkut kesiapan lahan untuk membangun akses dari/ke Stasiun LRT pada lintasan tersebut, serta penyiapan halte maupun penataan jaringan angkutan umum berbasis jalan sebagai feeder. Meskipun demikian terdapat perkecualian dimana konsep integrasi antar moda  sudah siap dilakukan pada Stasiun Kampung Rambutan dengan Terminal Bus Kampung Rambutan (Lintas Pelayanan I) . Demikian pula pada Lintas Pelayanan III, LRT Jabodebek akan terintegrasi dengan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Adapun mengenai  pengelolaan TOD pada keseluruhan lokasi di sekitar 4 stasiun sepanjang Lintas Pelayanan I Cawang - Cibubur maupun di sekitar 5 stasiun sepanjang Lintas Pelayanan III Cawang - Bekasi Timur sudah dilakukan perencanaan pembangunan dengan konsep hunian yang mempunyai akses langsung dengan stasiun LRT Jabodebek. Meskipun demikian sejauh ini belum ada pengajuan permohonan kembali dari para pemrakarsa kawasan TOD. Hingga saat ini BPTJ baru mengeluarkan Rekomendasi Teknis TOD pada stasiun LRT Jatimulya Bekasi Timur. Dengan kondisi demikian maka pada Kawasan TOD di lintas pelayanan ini belum dapat dipastikan pemenuhan aspek transportasinya agar Kawasan TOD memenuhi syarat dari sisi transportasi. Dari sisi transportasi pengembangan TOD seharusnya dapat memenuhi aspek transportasi yang meliputi 5 hal yaitu aspek keterhubungan, aspek angkutan umum, aspek berjalan kaki, aspek bersepeda dan aspek beralih moda.(*)