(25/7/2019) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mulai
melakukan langkah konkret untuk ikut membenahi permasalahan perlintasan sebidang antara
jalan dan rel kereta api di wilayah Jabodetabek. Langkah tersebut diantaranya dimulai dengan
membangun underpass untuk menghilangkan perlintasan sebidang di Jalan Raya Bojong Gede,
Kabupaten Bogor pada tahun 2020. Saat ini BPTJ sedang melakukaan pernyempurnaan desain
teknis agar underpass tersebut dapat dibangun secara maksimal sesuai dengan situasi dan
kondisi yang ada di lapangan.


"Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No.6 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian tidak boleh ada perlintasan antara jalan dan rel kereta api
dalam bentuk perlintasan sebidang. Semua perlintasan harus dibuat tidak sebidang melalui
underpass atau flyover, atau jika tidak memungkinkan untuk tidak sebidang ya harus ditutup,"
jelas Edi Nursalam Direktur Prasarana BPTJ dalam kesempataan peninjauan lapangan di Bojong
Gede Kabupaten Bogor, Kamis 25/7/2019. Menurut Edi Pemerintah Daerah memiliki kewajiban
untuk mengupayakan pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk jalan-jalan yang menjadi
kewenangannya. Namun demikian apabila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan maka
dapat mengajukan dukungan/bantuan kepada Pemerintah Pusat.


"Nah untuk kali ini Pemerintah Pusat dalam hal ini BPTJ memberikan bantuan kepada
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam bentuk membangun underpass untuk menghilangkan
perlintasan sebidang di Jalan Raya Bojong Gede," kata Edi. Setelah pembangunan selesai
dilaksanakan nantinya asset akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bogor,
dengan demikian operasional dan pemeliharaan underpass tersebut akan menjadi kewenangan
dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Lebih lanjut Edi menambahkan proses realisasi
pembangunan underpass tersebut akan didahului dengan MoU antara Pemerintah Kabupaten
Bogor dengan BPTJ, dimana Pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan kewenangan
pembangunan underpass di Jalan Raya Bojong Gede kepada Pemerintah Pusat (BPTJ). Namun
demikian Edi juga menegaskan bahwa dalam proses menuju pembangunan nantinya
Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban untuk menyiapkan lahan, termasuk melakukan
pembebasan tanah apabila diperlukan.


“Kunjungan lapangan yang kami lakukan saat ini diantaranya juga untuk melihat kondisi
lapangan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan agar penyempurnaan desain yang
saat ini sedang berjalan benar-benar maksimal," ujar Edi. Menurut Edi pembangunan underpass
itu nantinya juga harus sejalan dengan penataan lingkungan dan kawasan setempat. Pada
kunjungan lapangan tersebut Edi didampingi langsung oleh Sekretaris Wilayah Daerah

Kabupaten Bogor Burhanudin, para Kepala Dinas serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab
Bogor. Kunjungan lapangan yang berlangsung pagi hari langsung diteruskan rapat siang harinya
di Pendopo Kabupaten Bogor, dipimpin oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Penanganan Perlintasan Sebidang Se-Jabodetabek


Dalam rangka penanganan permasalahan secara komprehensif dalam lingkup wilayah
Jabodetabek, BPTJ saat ini sedang melakukan inventarisasi dan pemetaan permasalahan
perlintasan sebidang secara menyeluruh. Langkah ini akan melibatkan semua pemerintah
propinsi, kota dan kabupaten se-Jabodetabek yang nantinya akan dilanjutkan dengan
penyusunan basic design penataan perlintasan sebidang di Jabodetabek.

Permasalahan perlintasan sebidang sendiri sebenarnya merupakan salah satu isu nasional
terkait dengan keselamatan bertransportasi. Pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan sejauh ini dalam skala nasional sudah melakukan berbagai langkah
berkesinambungan baik sifatnya sosialisasi, penegakan hukum maupun pembangunan fisik
guna mengurangi keberadaan perlintasan sebidang. Dalam lingkup Jabodetabek, dengan
keberadaan BPTJ pelaksanaan tugas dan fungsi menyangkut hal tersebut dilakukan oleh BPTJ.

Penanganan permasalahan perlintasan sebidang di Jabodetabek memiliki peran yang strategis
dan telah diamanatkan dalam Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi
Jabodetabek (RITJ). Permasalahan perlintasan sebidang tidak hanya menghambat kelancaran
lalu lintas jalan namun lebih dari itu menyangkut masalah keselamatan bertransportasi. Sudah
sangat sering terjadi kecelakaan akibat kendaraan menerobos perlintasan sebidang dan
ditabrak kereta api sehingga menimbulkan kematian dan kerugian yang tidak sedikit. Oleh
karena itu dari 9 pilar yang harus diimplementasikan dalam meraih target penataan
transportasi Jabodetabek hingga tahun 2029, keselamatan merupakan salah satu pilar di
dalamnya.