Salah satu isu penting dalam upaya pembenahan transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) adalah pembiayaan. Dibutuhkan lebih kurang 600 triliun rupiah untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur transportasi hingga tahun 2029 di wilayah Jabodetabek. Dari jumlah tersebut sekitar 70 persen porsi pembiayaan diharapkan datang dari kalangan investor swasta, sementara pemerintah hanya memiliki kemampuan pembiayaan sekitar 30 persen yang terbagi baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka menarik perhatian swasta tersebut, BPTJ berupaya mengenalkan peluang investasi infrastruktur transportasi di Jabodetabek melalui forum Overseas Market Workshop : Smart Cities and Infrastructure  yang difasilitasi oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Acara yang diselenggarakan pada Kamis 25/4/2019 di Menara Kadin Jakarta tersebut mempertemukan tim BPTJ yang dipimpin langsung oleh Kepala BPTJ Bambang Prihartono dengan para investor dari Singapura yang tergabung dalam Singapore Business Federation.

Bambang Prihartono pada kesempatan tersebut memaparkan bahwa kesempatan untuk berinvestasi baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun sistem teknologi sangat terbuka dalam rangka pembenahan transportasi Jabodetabek hingga tahun 2029. Bambang juga menjelaskan bahwa jika para investor dari Singapura berminat untuk investasi cukup berhubungan dengan BPTJ untuk kemudian BPTJ akan mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait. “Jika para investor tertarik dan berminat, kami akan sepenuhnya mengawal dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah atau pun jika dibutuhkan Kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang terkait," ujar Bambang. Lebih lanjut Bambang juga menegaskan bahwa pihaknya akan sangat terbuka jika para investor membutuhkan penjelasan lebih mendalam menyangkut peluang investasi yang dimaksud.

Peran sebagai koordinator antara pihak investor dengan  Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat dimungkinkan dilakukan oleh BPTJ. Hal ini mengingat Perpres Nomor. 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Pasal 4 telah mengakomodir fungsi tersebut.