(09/12/2020) Upaya untuk mengawal terimplementasinya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) terus dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Terbaru, untuk memudahkan pemantauan  perkembangan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perpres 55 Tahun 2018, BPTJ meluncurkan dashboard pemantauan pelaksanaan RITJ secara daring (dalam jaringan) atau online khusus yang dinamakan Sistem Pemantauan dan Informasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (SPIRIT JABODETABEK) pada Selasa, 8 Desember 2020.

Dashboard monitoring pelaksanaan RITJ merupakan inisiasi BPTJ yang salah satunya ditujukan untuk mempermudah seluruh stakeholder pengelola transportasi di Jabodetabek dalam menyampaikan dan memantau progress pelaksanaan kegiatan RITJ sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sistem daring ini juga dapat digunakan sebagai databse dalam melaksanakan evaluasi pada setiap periodenya. Melalui username dan password, seluruh stakeholder yang terlibat langsung dalam implementasi RITJ dapat mengakses dan memanfaatkan sistem ini.

Kepala BPTJ Polana B. Pramesti berharap agar dengan adanya SPIRIT Jabodetabek perkembangan terkini terkait pelaksanaan program yang telah diamanahkan dalam RITJ dapat senantiasa terpantau. "Untuk dapat mencapai Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam RITJ, program-program yang telah disepakati oleh seluruh para pemangku kepentingan di Jabodetabek harus terlaksana," ujar Polana. Mengacu pada hal tersebut, Polana menyampaikan bahwa perlu upaya bersama dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam RITJ.

"Dalam RITJ tertuang jelas siapa melakukan apa, untuk itu dashboard ini kita sampaikan supaya masing-masing pemangku kepentingan dapat menyampaikan secara berkala sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing," tutur Polana. Lebih lanjut Polana menambahkan jika melalui dashboard tersebut, para pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian / Lembaga dapat mengetahui sekaligus melaporkan sejauh mana program yang telah ditetapkan dalam RITJ berjalan. "Di dalam RITJ selain jenis kegiatan, juga telah jelas tercantum timeline kapan kegiatan dikerjakan," jelas Polana.

Hadirnya pemantauan sistem secara daring khusus Spirit Jabodetabek ini menurut Polana juga dimaksudkan untuk mengefisienkan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program-program RITJ di tengah pandemi Covid-19. "Di tengah upaya kita untuk tetap menjaga kepercayaan publik dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal pada masa pandemi, kita juga terus berusaha agar pada tahun 2029 nanti indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RITJ dapat tercapai," tutup Polana.

Dashboard monitoring pelaksanaan RITJ yang diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan ini hanya dapat diakses khusus oleh penanggung jawab RITJ yang terdiri dari 11 Pemerintah Daerah dan 6 Kementerian/Lembaga. Untuk Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Untuk Kabupaten/Kota terdiri dari Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun untuk Kementerian / Lembaga antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Republik Indonesia.