(13/07/20) Masyarakat pelaju Bogor-Jakarta diharapkan bulan depan (Agustus) sudah dapat memanfaatkan angkutan alternatif reguler agar tidak hanya tergantung pada KRL. Sebagaimana diketahui menyusul pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sering terjadi lonjakan penumpang KRL pada waktu-waktu tertentu. Sementara kapasitas penumpang KRL sendiri selama masa pandemi dibatasi maksimal 35-45 % untuk memenuhi ketentuan physical distancing, yang mengakibatkan seringnya terjadi penumpukan penumpang. Sejauh ini Pemerintah mengerahkan bus-bus gratis untuk mengangkut para pelaju yang tak tertampung KRL tersebut, meski cukup mampu mengatasi penumpukan penumpang penyediaan bus gratis tersebut tidak mungkin menjadi solusi tetap.

“Sejak awal kami meluncurkan bus gratis tersebut pada 15 Mei 2020, sudah kami informasikan bahwa, jika kebutuhan terus meningkat dan  muncul demand yang konsisten, tidak menutup kemungkinan akan kami luncurkan layanan bus reguler, “ jelas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti. Dari evaluasi yang  dilakukan, menurut Polana memang potensi demand ada, dan saat ini sedang dilakukan kajian untuk memperkuat rencana peluncuran layanan tersebut. “Bentuk layanan nantinya adalah Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) dengan rute point to point, “ kata Polana. Sifat layanan Bus JR Conn ini titik pemberangkatan bukan dari Terminal Bus namun diupayakan dari titik yang lebih terjangkau dari pemukiman calon penumpang  (asal) menuju titik tertentu (tujuan) di Jakarta, dengan demikian diharapkan tidak terjadi penumpukan calon penumpang di stasiun ataupun terminal.

Menurut Polana sudah ada perusahaan operator yang bersedia mengisi layanan reguler ini, dan saat ini sedang melakukan berbagai persiapan. “Mengingat trayek yang dijalani layanan ini adalah lintas wilayah administratif di Jabodetabek maka perizinannya ada di BPTJ dan kami tentunya akan mempermudah perizinannya,” jelas Polana. Mengenai tarif Polana menyebut tidak mungkin semurah tarif KRL karena tarif KRL sendiri disubsidi Pemerintah, namun diupayakan masih dalam batas kewajaran dan terjangkau oleh para pelaju. Menurut Polana nantinya layanan Bus JR Conn ini juga akan konsisten diterapkan protokol kesehatan sehingga kapasitas penumpang dibatasi maksimal 50 %, agar ketentuan jaga jarak dapat dipenuhi.”Aturan protokol kesehataan lainnya seperti pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker tentu wajib tak hanya bagi pengguna namun juga awak operator, demikian pula unit armada yang digunakan secara rutin harus dibersihkan dengan disinfektan, “ urai Polana.

 

Pengguna Bus Gratis Lebih Dari 1.000 orang

Sementara itu meski pada Senin 13/07/2020 disiapkan 170 unit bus sebagai angkutan alternatif jika terjadi penumpukan penumpang, tercatat hanya 1.112 orang penumpang yang diangkut. Jumlah tersebut meliputi dari Bogor (Stasiun Bogor dan Botani Square, Bogor) sebanyak 935 orang dan dari Stasiun Cikarang, Bekasi sebanyak 177 orang. Dari keseluruhan armada yang disiapkan sebanyak 170 unit bus, sebanyak 150 unit disiapkan di Bogor dan 20 unit disiapkan di Stasiun Cikarang, Bekasi. Hasil pemantauan di Bogor antrean terjadi sejak pukul 05.15 WIB namun semuanya dapat diurai dengan pemanfaatan bus gratis sehingga sekitar pukul 06.30 WIB sudah tidak ada antrean lagi. Dengan demikian dari 170 unit bus yang disiapkan hanya terpakai 77 unit bus yaitu di Bogor 65 unit dan di Stasiun Cikarang, Bekasi 12 unit. Bus-bus tersebut disiapkan oleh lintas instansi yaitu Kementerian Perhubungan sebanyak 95 unit bus besar kapasitas 45 orang penumpang dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebanyak 75 unit bus sedang kapasitas 30 orang (bus sekolah).

Realisasi bus angkutan gratis tersebut sebenarnya tidak berbeda banyak dengan waktu-waktu sebelumnya. Pada Senin 15/06/2020 disiapkan sebanyak 82 unit bus dengan realisasi penumpang yang diangkut sebanyak 1.145 orang dan bus yang dioperasikan hanya 75 unit. Jumlah tersebut sebagian besar dari Stasiun Bogor yaitu sebanyak 706 orang sedangkan untuk Bekasi dengan keberangkatan Stasiun Tambun dan Stasiun Cikarang sebanyak 166 orang. Bus yang disiapkan di Tangerang hampir tidak termanfaatkan karena tidak terjadi penumpukan penumpang KRL sehingga hanya mengangkut 2 orang. Oleh karena itu untuk selanjutnya di Tangerang tidak lagi disiapkan layanan bus gratis ini. “Ada perbedaan karakteristik pelaju antara Tangerang dan Bogor, Tangerang-Jakarta relatif lebih dekat dan sudah cukup banyak angkutan JR Conn sehingga masyarakat pelaju punya alternatif lain, “ kata Polana.

Meski Pemerintah bekerja keras agar masyarakat dapat bertransportasi secara sehat pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, Polana tetap menghimbau agar masyarakat Jabodetabek khususnya lebih bijak bertransportasi. “Bagaimanapun saat ini kita semua masih menghadapi pandemi, jadi seharusnya timbul kesadaran untuk mengatur diri dalam beraktivitas,” jelas Polana. Mempertimbangkan kondisi saat ini Polana menyebut seperti ada euphoria di kalangan masyarakat menyambut adaptasi kebiasaan baru, seolah-olah tidak ada lagi ancaman covid-19. “Kami mengajak masyarakat untuk justru lebih berhati-hati dan waspada karena wabah covid-19 sebenarnya masih berlangsung, dan aktivitas-aktivitas yang semula dihentikan saat PSBB penuh sekarang ini sudah dibolehkan, jadi justru resiko penularan makin tinggi, “ kata Polana.

Oleh karena itu Polana meminta masyarakat untuk memaksa diri membangun kebiasan baru agar mengurangi resiko sebesar mungkin dari penularan covid-19. “Transportasi pada masa pandemi tidak mungkin dapat melayani masyarakat dengan protokol kesehatan yang memadai jika demand nya masih persis sama dengan sebelum pandemi,” ujar Polana. Hal ini tidak lain karena kapasitas angkutan harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing. Jadi menurut Polana jika sebagian masyarakat ternyata sudah terbiasa bekerja dengan baik dari rumah (Work From Home) tanpa ada hambatan berarti sebaiknya tetap dilanjutkan. Ataupun jika tetap perlu ke kantor frekuensinya dapat dikurangi misalnya dari semula 5 hari/minggu menjadi cukup 2 hari/minggu dengan pengaturan jadwal.  Demikian pula untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut datang ke tempat kerja setiap hari, pemilik kerja harus bersedia mengatur jadwal berangkat/pulang pegawainya agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.

Sampai saat ini sudah cukup banyak ketentuan peraturan yang mengatur soal “demand” ini, mulai dari Peraturan Kepala Daerah, Gugus Tugas Covid-19 hingga Peraturan Menteri, tinggal bagaimana konsistensi pelaksanaannya. “WHO pernah menyatakan bahwa transportasi menjadi salah satu faktor potensial penularan dan penyebaran covid-19, untuk itu kami berjuang keras agar transportasi komuter di wilayah Jabodetabek terhindar dari hal itu, namun semua itu sulit diwujudkan tanpa partisipasi masyarakat, “ tutup Polana.