MENATA SEPEDA MOTOR

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 57 P/HUM/2017  terhadap judicial review atas Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor telah[…]

“CACAT BAWAAN” PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SOAL SEPEDA MOTOR

Wajah transportasi di Indonesia tercoreng! Itulah kesimpulan untuk menggambarkan putusan Mahkamah Agung terkait sepeda motor. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Gubernur No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jakarta. Atas dikabulkannya permohonan uji materi tersebut maka larangan sepeda motor melintas di ruas jalan MH Thamrin-Medan[…]

Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek: Layakkah dari sisi ekonomi?

Jakarta – Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) gelar Focus Group Discussion (FGD) Penggunaan Sepeda Motor dengan Kebijakan Transportasi Membawa Manfaat Ekonomi bagi Warga Jabodetabek. FGD yang digelar di Hotel Redtop Hotel Pencenongan, Rabu (10/01) tersebut membahas bagaimana cara pengaturan sepeda motor. Dalam FGD menghadirkan pembicara Bambang Pri (Kepala BPTJ),[…]