BPTJ UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN TRANSPORTASI JABODETABEK

Jakarta (13/2/2017) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mempunyai tugas mensinkronkan program transportasi Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Apalagi pemerintah-pemerintah kota dan kabupaten di Jabodetabek itu juga tengah membenahi wilayahnya. Dan ini tentu perlu adanya suatu badan yang mengatur agar penyelenggaraan transportasi se-Jabodetabek yang notabene merupakan wilayah aglomerasi agar bisa sinkron dan terpadu antara wilayah tersebut.

Berdirinya BPTJ yang diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat Jabodetabek untuk mengurai permasalahan transportasi yang sudah terlanjur rumit. Tetapi ditengah berdirinya BPTJ tersebut, ada kewenangan-kewenangan yang masih perlu penegasan, karena bersinggungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu penyelesaian Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sebagai panduan BPTJ harus segera diselesaikan. Untuk memperjelas kewenangan BPTJ tersebut, digelar Focus Grup Discussion (FGD) tentang Kewenangan BPTJ dalam Pengelolaan Transportasi di Wlayah Jabodtabek pada Senin (13/2) di Hotel Mercure Hayam Wuruk Jakarta.

”Perpresnya sudah ada, PM nya juga ada. Hanya belum jelas apa yang harus dilakukan terhadap kereta api, pelabuhan, bandara dan terminal di wilayah Jabodetabek. Jadi kami kumpul bersama ini untuk mencari kejelasan kewenangan, tugas dan fungsi agar tidak tumpang tindih antara BPTJ dengan organisasi lain,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPTJ Suharto.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPTJ sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.66 Tahun 2016 Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi. Akan tetapi tugas dan fungsi tersebut masih diperdebatkan karena dikhawatirkan berbenturan dengan direktorat lain yang berada di Kementerian Perhubungan.

Sementara itu menurut Edi Nursalam Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berpendapat bahwa sebenarnya urusan transportasi di wilayah Jabodetabek harusnya menjadi wilayah kerja BPTJ. Seluruh kewenangan di darat, laut, dan udara seharusnya menjadi kewenangan BPTJ karena BPTJ merupakan Menteri Perhubungan Kecil. “Yang diperlukan adalah sikap legowo unit lain (darat/laut/udara) untuk memberikan kewenangannya kepada BPTJ bila itu ada di wilayah Jabodetabek. Ini semua demi Negara, jadi kita mulai saja pilah-pilah perencanaan, pengembangan dan pengawasannya oleh BPTJ,” pendapat Eddy Nursalam Direktur Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian saat mengungkapkan pendapatnya di forum tersebut.

Dalam Perpres nomor 103 Tahun 2015 tersebut, tugas BPTJ fokus di Perpres 103 dan jika ada tugas lain yang diberikan Menteri Perhubungan maka dilaksanakan juga. ”Maka jangan bingung-bingung, lakukan saja tugas yang ada di Perpres tersebut dan bila ada tugas tambahan lain dari Menteri Perhubungan, maka laksanakan meski berdasarkan kebiasaan tugas tersebut telah terbiasa dilakukan oleh unit lain (darat/laut/udara),” ujar S.S Nugroho Asisten Deputi Kementerian Sekretariat Negara

Dengan berkumpulnya unit-unit terkait di bidang transportasi se Jabodetabek dalam FGD tersebut, BPTJ diharapkan mendapat benang merah bagi BPTJ dalam melaksanakan kewenangannya, menyinkronkan kebijakan transportasi serta memperbaiki layanan angkutan umum Jabodetabek.

Transportasi adalah tugas kita bersama, karenanya dalam melaksanakan tugas bukan hanya sekedar mengisi ruang kosong yang belum diambil alih oleh unit lain. BPTJ didirikan berdasarkan kebutuhan mendesak akan kondisi transportasi Jabodetabek yang perlu dibenahi segera.

Menurut Hastori Asisten Deputi Pengembangan dan Assesmen Kementerian PAN dan RB, BPTJ hendaknya melaksanakan tugas dengan berfokus pada Perpres 103 Tahun 2015 dan Permen No. 3 Tahun 2016. Perluasan Tugas dan Fungsi harus sesuai dengan persetujuan Menpan. Untuk itu, terkait dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan lain itu artinya yang berhubungan dengan kewenangan BPTJ. Karena Undang-Undang akan mempersalahkannya bila tidak sesuai kewenangannya,” ujar Hastori.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn