BPTJ GELAR UJI PUBLIK RANCANGAN PERPRES RITJ

Jakarta, Kamis (29/9) –
Data statistik tahun 2010 menunjukkan jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 4,6 kali lebih banyak dari tahun 2000. Data juga menunjukkan bahwa sekitar 1,1 juta penglaju dari Bodetabek menuju Jakarta, dan ini terus mengalami peningkatan 1,5 kali lipat sejak tahun 2002.

Pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek yang semula pada tahun 2003 sebesar 37,3 juta orang/hari meningkat 58% atau mencapai 47,5 juta orang/hari pada tahun 2015. Modal share dari total pergerakan Jabodetabek didominasi oleh sepeda motor yakni sebesar 75%, kendaraan pribadi sebesar 23 % dan 2% oleh kendaraan angkutan umum.

Semua data tersebut diungkap Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga saat memberikan sambutan pembukaan pada acara Uji Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Kerugian akibat kemacetan lalu-lintas di DKI Jakarta diperkirakan mencapai Rp. 9 triliun per tahun, atau 26,5 triliun per tahun jika polusi udara dan dampak lingkungan lainnya turut diperhitungkan.

Presiden melalui Perpres menunjuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar intansi di Jabodetabek terkait penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi pelayanan jasa transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden tersendiri.

Guna percepatan perwujudan RITJ dan saat ini proses penyusunan RITJ telah melalui diskusi yang cukup panjang yang diawali dengan penyusunan naskah akademis, meminta masukan dari para akademisi, praktisi hingga para pengambil kebijakan di wilayah Jabodetabek yang pada acara puncaknya dengan melakukan Audiensi dengan para Kepala Daerah. Hal ini merupakan klarifikasi terakhir dengan tajuk Uji Publik untuk mengklarifikasi atas kompilasi masukan dari hasil Road Show dan berbagai pihak.

Permasalahan transportasi di Jabodetabek yang hingga saat ini dirasakan adalah ketidaknyamanan, keamanan dan tingginya biaya transportasi.
a. Ketidaknyamanan angkutan umum ditandai dengan kualitas pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan yang diharapkan, kepastian waktu masih sangat sulit didapatkan.
b. Keamanan adalah rasa aman pada saat melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum dengan terhindar dari kasus pencurian/pencopetan maupun segala bentuk pelecehan yang dapat menurunkan martabat manusia
c. Biaya transportasi yang tingggi yang dimanifestasikan melalui banyaknya pergantian moda dari tempat asal hingga tempat tujuan. Banyaknya pergantian moda dapat diartikan banyaknya biaya yang dikeluarkan.

Untuk mengurangi permasalahan tersebut diatas maka melalui RITJ ini akan kita siapkan instrumennya, antara lain:
a. Integrasi Perencanaan dan Kebijakan
Integrasi perencanaan dan kebijakan yaitu terintegrasinya rencana pengembangan fungsi dari sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang besar dalam pelayanan transportasi multi moda. Integrasi fungsi sistem transportasi termasuk terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan pusat, juga antara pemerintah dan masyarakat  (swasta).

b. Integrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan
Integrasi Jaringan prasarana dan pelayanan, yaitu terintegrasinya sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan baik intra moda maupun antar moda. Integrasi ini mencakup integrasi secara fisik sekurang – kurangnya ada 23 simpul besar, sedang dan kecil yang harus diintegrasikan dan untuk mewujudkan tersebut perlu rasa legowo dengan menurunkan ego dari kita semua untuk kepentingan yang lebih mulia yaitu kenyamanan masyarakat dalam transportasi.

c. Integrasi Moda Transportasi
Integrasi Moda Transportasi yaitu terintegrasinya pengembangan moda transportasi perkotaan mencakup proses perencanaan, pembangunan hingga tahap  pengoperasian (integrasi waktu).

d. Integrasi Tarif/Tiket
Integrasi Tarif/Tiket yaitu terintegrasinya tarif/tiket baik intra moda maupun antar moda. Dalam waktu dekat yang akan kita wujudkan adalah integrasi dalam sistem pembayaran (cashless transaction) yang mengharuskan masyarakat hanya menggunakan satu pembayaran dengan multi guna.

e. Integrasi Sistem Informasi
Integrasi Sistem Informasi yaitu pembangunan integrasi secara sistem yang akan kita kembangkan dengan berpijak pada pemanfaatan teknologi informasi sehingga segala bentuk informasi terkait sarana dan prasarana angkutan umum akan lebih mudah di akses oleh masyarakat termasuk pemberian informasi dari masyarakat untuk  saran/kritik yang konstruktif.

f. Integrasi  Pembiayaan dan Kelembagaan
Integrasi  Pembiayaan yaitu terintegrasinya rencana pembiayaan khususnya dalam skema pembiayaan pembangunan sedemikian sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antar moda.Sedangkan integrasi kelembagaan adalah tersinerginya koordinasi antar lembaga dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari berbagai moda yang saling terintegrasi.

Dengan merujuk hasil simulasi secara normatif bahwa kebijakan linear dari masing – masing daerah belum mampu mengentaskan Jabodetabek dari permasalahan transportasi. Oleh karena itu melalui pendekatan 9 pilar dalam draft RITJ diharapkan tahun 2029 kondisi transportasi akan jauh lebih baik. Pendekatan 9 pilar adalah pendekatan yang komprehensif yang saling keterkaitan dari masing – masing pilar.

BPTJ menyadari bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas transportasi di Jabodetabek diperlukan sumber daya yang memadai, selain  untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi tapi juga  perlunya fasilitasi pemberdayaan masyarakat pengguna transportasi guna meningkatkan tertib lalu lintas dan kampanye pengunaan angkutan umum. Pendekatan integrasi antara tata ruang dan transportasi barulah angan – angan seperti jauhnya api dari panggang tapi dengan kuatnya komitmen antara K/L niscaya perwujudannya akan segera dirasakan oleh masyarakat.

Pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis di wilayah DKI Jakarta suatu hal yang patut kita wujudkan disamping keberanian kita untuk menyatakan pembatasan usia kendaraan dan pembatasan gerak untuk kendaraan jenis tertentu terutama sepeda motor. Untuk mencapai target dari IKU yang telah ditetapkan berdasarkan Permenhub No.172 Tahun 2015 sulit untuk kita capai tanpa adanya sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi yang intens. Oleh karenanya melalui RITJ ini marilah jadikan acuan bersama dalam pembangunan transportasi di Jabodetabek terlepas apakah kita masih menjadi nakhoda di masing – masing sektor ataupun tidak. Namun setidak – tidaknya kita hadir disini untuk  meletakkan kebijakan yang fundamental untuk kepentingan generasi penerus kita. (iis)
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn