JABODETABEK HARUS BERKONSEP COMPACT CITY

Jakarta, Rabu (3/8) – Pertumbuhan penduduk pasti akan menumbuhkan pertumbuhan perjalanan. Di DKI Jakarta sendiri meski sudah sangat padat, hingga saat ini beberapa apartemen besar masih terus bertambah. Tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada kondisi lalu lintas DKI Jakarta dan sekitarnya yang hingga saat ini saja jumlah komuternya mencapai 47,5 juta per hari.

Pusat pemukiman terus bertambah sementara fungsi analisis dampak lingkungan (Andalalin) nampaknya tidak berjalan, tidak diperhatikan dalam tata ruang kota kita. “Kalo membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengembang besar harusnya ber-impact significant. Semestinya juga diwajibkan pembangunan angkutan umum dan fasilitas pendukung lainnya, setidaknya membuat transfer point deh”, kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Elly Adriani Sinaga saat membuka acara Focus Group Discussion di kantor BPTJ, Rabu (3/8).

Untuk Andalalin transportasi Jabodetabek sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka berada di BPTJ. Jika andalalin Jabodetabek tidak diperhatikan dalam artian tata ruang Jabodetabek terus berkembang seperti sekarang, maka diprediksi perjalanan dari pinggiran DKI seperti Bogor menuju Monas Jakarta akan mencapai 5 jam pada 2019.

Dalam penataan tata ruang, kesulitan terbesar saat ini yaitu karena penguasaan lahan di Jabodetabek yang hampir 70 persen dikuasai oleh pengembang, kecuali pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang yang masih besar harapannya karena masih banyak lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Lalu bagaimana solusi pengaturan tata ruang dan sistem transportasi Jabodetabek? Menurut Elly konsep tata ruang kotanya harus compact city. Pengembang bukan hanya membuat pemukiman, tetapi juga menyiapkan fasilitasnya seperti rumah sakit, tempat pendidikan, rekreasi dan sebagainya.

Selain itu, menurut Elly juga harus ada pemisahan fungsi kota. Jakarta ini bebannya sangat besar karena selain sebagai pusat bisnis juga menjadi pusat pemerintahan, termasuk pusat tempat sekolah-sekolah bagus. Untuk itu harus segera ada pemisahan fungsi tersebut. “Meski Jakarta memiliki MRT, BRT LRT, KCJ dan lain-lain tetap tidak akan mampu mengurai kemacetan bila masih tetap memakai dua fungsi ini”, ungkap Elly.

Usulan-usulan distribusi fungsi lahan ini nanti akan tertuang dalam RITJ yang akan mengatur transportasi Jabodetabek dan juga dalam revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.  “Kedua Perpres ini harus sejalan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Karenanya kami sekarang membahasnya bersama-sama”, tutup Elly.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn