WALIKOTA BEKASI DUKUNG RITJ

Jakarta, Jum’at (29/7), rangkaian roadshow Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang digelar oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memasuki tahapan konsolidasi dengan pemerintah Kota Bekasi. Kehadiran Walikota Bekasi di kantor BPTJ merupakan momen penting setelah diadakannya roadshow ke Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang mengingat perjalanan warga Kota Bekasi ke DKI Jakarta sangat tinggi.

Jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai lebih dari 2.5 juta jiwa dan pengembangan residensial terus berkembang, sementara faktor transportasinya tidak berkembang signifikan dibanding penambahan jumlah penduduknya.

Selain itu, pembangunan transportasi yang ada sekarang belum terintegrasi dengan baik. Pembangunan stasiun kereta yang baru sangat berdekatan dengan Terminal Purabaya tetapi sayang tidak terintegrasi.

Dalam pertemuan ini, masalah integrasi antarmoda menjadi fokus perhatian. Selain itu, pertemuan ini memang dalam rangka mensosialisasikan sekaligus mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang nanti akan diterapkan juga di Kota Bekasi.

“Kami siap mendukung penyusunan RITJ ini, karena sangat bermanfaat dalam pengembangan transportasi di Kota Bekasi. Dan dalam 10 hari kedepan RITJ khusus Kota Bekasi akan selesai dan dikoordinasikan dengan BPTJ” jelas Rahmat Effendi, Walikota Bekasi.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPTJ juga mengungkapkan rencana pembangunan Terminal Jati Asih perlu dipikirkan. “Konsepnya agar didesain sedetail mungkin, khususnya bagaimana akses untuk bisa menghubungkan antara terminal dengan stasiun yang ada, karena idealnya terminal harus berintegrasi”, tegas Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga.

Tidak hanya mencantumkan rencana pembangunan terminal baru, dalam RITJ yang terdiri dari 9 bab dan 9 pilar dijelaskan bahwa peningkatan keselamatan, sarana, prasarana, dan manajamen keselamatan juga menjadi highlight penting.

Pilar pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti peningkatan penggunaan bio fuel dan gas, penggalakan hari bebas kendaraan bermotor, rencana penggunaan tachograph sebagai pengukur kecepatan sebagai upaya menekan kecelakaan, dan penambahan fasilitas pejalan kaki serta pesepeda juga dicantumkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek khusus Kota Bekasi.

Pilar penting lainnya yang juga menjadi catatan adalah pengembangan jaringan prasarana, pengembangan sistem transportasi berbasis jalan dan rel, serta manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas.

Diharapkan RITJ mampu menjadi acuan pembangunan transportasi di Jabodetabek sehingga memudahkan masyarakat yang menetap di wilayah penyangga Jakarta untuk menjangkau Ibukota dengan aman, nyaman dan cepat.

Walikota Bekasi sangat berharap dalam RITJ ini ada simplifikasi kewenangan mengenai:

  1. Becakayu (Bekasi, Cawang, Kampung Melayu)
  2. Kewenangan regional kota Bekasi dan Kewenangan Pusat
  3. Kejelasan status terminal Type A dan terminal yang bisa dikelola oleh Kota Bekasi.(NN/iis)
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn