KEPALA BPTJ KUNJUNGI WALIKOTA DEPOK BAHAS RITJ

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan diundangkan pada 22 September 2015, kini mulai giat mengunjungi pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Jabodetabek.

Setelah Kamis lalu (16/6) mengunjungi Walikota Bima Arya di kantornya, hari ini (22/6) Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga mengunjungi Walikota Depok, Idris Abdul Shomad.

Kunjungan Kepala BPTJ ke kepala daerah se-Jabodetabek ini dalam rangka mendapatkan masukan atas Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang sedang disusun.  RITJ ini nanti akan menjadi suatu kewenangan yang dimiliki oleh BPTJ untuk mengkoordinasikan semua komponen yang bekerja dalam sistem transportasi se-Jabodetabek.

Dengan dilakukannya kunjungan seperti ini, diharapkan dapat menyatukan program transportasi Jabodetabek yang akan tertuang dalam RITJ ini. RITJ perannya sangat penting karena berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang BPTJ, dalam melaksanakan tugasnya BPTJ harus mengacu pada RITJ.

BPTJ sendiri mempunyai tugas yang sangat berat yaitu memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke ankutan umum dengan share sebanyak 60% pada 2030. Sementara selama ini sejak Indonesia Merdeka hingga sekarang, share pengguna kendaraan umum baru mencapai 15%. Sisanya 85% lainnya  menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor.  Sementara perjalanan di Jabodetabek berdasarkan penelitian tahun 2015 mencapai 47,5 juta per hari. Apakah ini harus dibiarkan? Kalau dibiarkan, semua jalan-jalan di Jabedetabek akan berwarna merah, stagnasi, macet bersangatan.

BPTJ sendiri sebenarnya merasa yakin bila pemerintah daerah mendukung, pengguna angkutan umum tahun 2019 bisa mencapai 40 persen. “Tapi ya… tentu untuk mencapai target ini, BPTJ tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan unit terkait lainnya yang bergerak di transportasi Jabodetabek’, Kata Elly.

Sudah banyak rekayasa transportasi yang dijalankan untuk mengurai kemacetan. Bus Transjakarta, MRT Jakarta dan Monorail Jakarta sudah direncanakan beberapa dekade lalu, dan baru-baru ini saja dapat direalisasikan. Pelayanan Bus Transjakarta baru-baru ini saja menembus batas administrasi wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan itu pun belum banyak dan belum mencapai semua wilayah. Padahal demand-nya berasal dari beberapa wilayah di sekitarnya (Bodetabek). MRT Jakarta dan LRT bahkan sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Pada kesempatan bertemu walikota Depok, Elly menjelaskan kedepan akan mengoptimalkan jalan nasional, terutama dari segi keselamatannya. Fungsi alat pengendali lalu lintas akan dimaksimalkan dan mulai tahun depan terminal type A akan dirapihkan dari segi pelayanannya sesuai SPM.

Angkutan umum harus mencapai hingga ke batas kota tanpa ada batas-batasnya. Selain itu BPTJ saat ini sedang menyiapkan transjabodetabek ekspress dan menggalakkan angkutan pemukiman. Angkutan dari Depok diharapkan seamless sehingga dari depok menuju harmoni aksesnya dapat langsung.

Terhadap penjelasan Kepala BPTJ, Walikota Depok Idris Abdul Shomad berkata akan mendiskusikan terlebih dahulu titik prioritas pembangunan sarana transportasi dan membuat park and ride di kota Depok.

Pemukiman daerah di berbagai tempat telah menyebabkan kemacetan di wilayah Depok. Contoh pembangunan perumahan yang dilakukan oleh swasta seperti Podomoro di pinggir tol. Daerah pembangunan di wilayah Bogor tetapi akses keluar perumahan menyebabkan macet di wilayah Depok.

“Untuk itu seharusnya perlu analisis dampak lalu lintas (andalalin) terlebih dahulu untuk perencanaan pembangunan”, kata Idris

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn