Peran BPTJ di Transportasi JABODETABEK

Dalam pengelolaan transportasi se-Jabodetabek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan berperan bagaikan dirigen dalam suatu orchestra, mengkoordinasikan semua komponen yang bekerja dalam sistem transportasi se-Jabodetabek. Karenanya ada beberapa kewenangan terkait pengelolaan dan pengembangan transportasi Jabodetabek yang akan menjadi tanggung jawab. Pemberian wewenang ini memang sangat diperlukan agar BPTJ bisa menjadi dirijen, pengatur dari penyelenggaraan transportasi di lima wilayah tersebut (Jabodetabek).

“Kinerja pelayanan transportasi Jabodetabek yang efektif dan efisien mustahil dapat terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari semua Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Operator dan seluruh Stakeholder. Dukungan dari semua pihak merupakan hal yang mutlak dalam menjalankan tugas dan fungsi BPTJ dalam mengelola transportasi di wilayah Jabodetabek. Untuk ini perlu adanya peraturan yang bisa menaungi semua ini”, kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat meresmikan penggunaan kantor BPTJ, Rabu (11/5).

Saat meresmikan penggunaan kantor BPTJ di Jl. MT Haryono Kav.45-46 Jakarta Selatan tersebut, Menhub berharap BPTJ segera dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, untuk memberikan solusi dari permasalahan transportasi Jabodetabek yang sudah sangat kompleks ini. Untuk itu, perlu segera disusun peraturan yang mencakup kewenangan transportasi Jabodetabek.

“Intinya semua kewenangan Menhub yang bisa dilimpahkan pada Kepala BPTJ Jabodetabek akan saya limpahkan. BPTJ nantinya berkoordinasi supaya transportasi lancar atau sesuai rencana induk transportasi Jakarta. Jadi BPTJ ini bagaikan Kementerian Perhubungan kecil”, jelas Menhub.

Dalam hal ini, menurut Menhub BPTJ harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan unit-unit terkait  dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan transportasi. “BPTJ, tata kota dan dinas perhubungan harusnya duduk bersama untuk diskusi merancang penataan transportasi Jabodetabek ke depan”, kata Menhub.

BPTJ perlu mempersiapkan rencana pengembangan untuk peningkatan keselamatan, kualitas dan kapasitas pelayanan sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang saat ini sedang disusun. Selanjutnya mempersiapkan usulan regulasi yang diperlukan untuk pelaksanaan transportasi secara efektif. Kemudian BPTJ perlu untuk terus melakukan pengawasan, mempelajari dan menganalisa perkembangan transportasi Jabodetabek  untuk mendapatkan solusi-solusi  yang kreatif dan inovatif, serta menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan transportasi di Jabodetabek. (iis)

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Artikel ini diletakkan di Berita dengan kata kunci . Tandai link ini.