BPTJ Gelar Rapat Koordinasi Bahas Rute TransJabodetabek

 

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah giat-giatnya mempersiapkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang nantinya akan merupakan pedoman kerja organisasi tersebut. RITJ ini harus disusun sedemikian rupa agar nanti tujuan terciptanya “Seamless Transport Through Integration” dapat terwujud. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi penyelenggaraan angkutan umum se-Jabodetabek. Maka dalam rangka koordinasi itulah BPTJ Jumat pagi (22/4) mengadakan rapat dengan beberapa pemangku kepentingan, seperti dengan para Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jabodetabek. Selain itu, siangnya setelah shalat Jumat, BPTJ kembali melanjutkan aktivitas koordinasi dengan para operator angkutan umum seperti dari Perum Damri, PPD, Mayasari Bakti, PO. AJML, AMM, TransJakarta, Agromas, Giri Indah, Hiba Utama, BPTN, Sinar Jaya, dan Organda.

Koordinasi seperti ini sangat diperlukan agar BPT bisa lebih memahami permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan angkutan umum, terutama sekali memahami hal-hal apa yang ada di dalam angkutan Jabodetabek seperti jalur trayek, pengadaan angkutan, perijinan dan lainnya untuk mengetahui permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan angkutan umum.

Selain itu, rapat koordinasi ini sekaligus berperan untuk mensosialisasikan organisasi BPTJ yang relatif masih baru kepada stakeholders. “Diharapkan dengan rapat koordinasi ini selain mendapat input dari stakeholders terkait penyelenggaraan angkutan umum, juga sekaligus membuat mereka paham akan peran dan fungsi BPTJ yang nanti akan mengkomandani penyelenggaraan angkutan umum se-Jabodetabek. Kita perlu tahu jeroan transportasi se-Jabodetabek dari mereka” kata Elly.

Saat memimpin rapat koordinasi tersebut, Elly mengatakan bahwa BPTJ akan memprioriaskan angkutan umum. Hal ini sesuai dengan target yang diminta dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.172 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Salah satu indikator kinerja yang ditargetkan dalan Permenhub tersebut yaitu bahwa di 2030 share kendaraan umum akan 60 persen. Artinya masyarakat yang menggunakan angkutan umum harus sebanyak 60 persen dari total pengguna jalan yang ada.

Kondisinya sekarang ini share angkutan umum baru 15 persen. Yang 85 persen lagi kebanyakan masyarakat naik motor dan mobil pribadi. Menurut Elly, masalah public transport share yang rendah ini karena keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum akibat masih belum memadainya sarana dan prasarana yang baik di angkutan umum. Busnya masih jarang lewat, lajur yang digunakan untuk bus masih sempit sehingga busnya harus antri. Ini membuat perjalanan jadi lama, dan juga fasilitas yang disediakan belum berkualitas baik.

“Ini semua tugas BPTJ untuk membenahi. Semoga nanti angkutan umum kita bisa seperti di luar negeri. Di Bogota jalur untuk angkutan umum ada 3, di Indonesia 1 pun belum steril. Karenanya tidak bisa rapid, tidak bisa cepat. Selain itu jalurnya sempit, begitu 1 bus sedang berhenti di halte, bus yang dibelakangnya harus nunggu. Sementara prinsipnya BRT itu kan rapid dan seamless”, jelas Elly saat memimpin rapat koordinasi.

Cita-cita BPTJ seperti dalam motonya “seamless transport through integration”, maka penyusunan rencana umum harus sedemikian rupa yang nanti semua angkutan umum tersebut akan terintegrasi. MRT, LRT, TransJakarta, KTJ, KA Bandara semuanya harus digabungkan, terhubung se Jabodetabek,  sehingga semua demand yang ada harus seamless. Angkutan umum di Jabodetabek, dari Jakarta hingga ke kota-kota diujungnya tidak ada gap. Dan tugas BPTJ mengkoordinir yang putus-putus tersebut. Bukan hanya jalurnya, tetapi kualitas sarana dan prasarananya yang sama baiknya di seluruh Jabodetabek, bukan hanya yang ada di Jakarta. (iis)

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn