Usulan BPTJ mengenai Mekanisme Subsidi Transportasi Yang Tepat Sasaran

Jakarta – Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi Antar Moda di Jabodetabek antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perum Damri, Perum PPD, PT. KCI, PT. JakPro, PT. TJ, PT. MRT dan PT. Railink, BPTJ selaku Badan yang mengkoordinir integrasi moda mengusulkan mekanisme subsidi transportasi yang tepat sasaran, yaitu :

– Pemerintah Pusat / Pemprov DKI bertugas menyediakan alokasi dana subsidi transportasi pada APBN/APBD;

– BPTJ bertugas menetapkan masyrakat yang mendapat subsidi transportasi, menyalurkan dana subsidi bekerjasama dengan Bank Pemerintah/Bank Daerah dan berkoordinasi dengan DITJEN KA terkait persetujuan tarif operator yang telah disahkan;

– DITJEN KA bertugas melakukan review atas tarif operator, mengesahkan tarif operator dan berkoordinasi dengan BPTJ atas tarif operator yang telah disahkan;

– Operator bertugas mengusulkan tarif moda transportasi (tarif operator), dan melakukan pengangkutan penumpang;

– Bank Nasional / Bank Daerah bertugas menerbitkan Kartu Subsidi Transportasi (KST) setelah berkoordinasi dengan BPTJ dan menyerahkan KST;

– Masyarakat bertugas menyerahkan data (sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah) untuk memperoleh subsidi transportasi.

 

Bahwa Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi Antar Moda tersebut akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Dari hasil kesepakatan BPTJ dengan stakeholder terkait mengenai Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi Antar Moda di Jabodetabek  juga menghasilkan 3 poin tambahan, yaitu :

  1. Komitmen untuk menyediakan transportasi yang terintegrasi secara fisik dan pembayaran, maka selayaknya juga diiringi dengan subsidi kepada masyrakat yang tepat sasaran;
  2. BPTJ selaku Badan yang mengkoordinir integrasi antar moda, DJKA (Direktorat Jenderal Kereta Api) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana PSO dan KCI sebagai operator, bekerjasama dengan Bank Pemerintah dapat menyaring masyrakat penerima subsidi (merujuk pada data-data lembaga pemerintahan yang telah melakukan hal yang sama) sehingga subsidi transportasi kepada masyrakat akan tepat sasaran;
  3. Pemberian subsidi yang tepat sasaran dapat mengurangi beban anggaran pemerintah dan dapat dialihkan untuk subsidi angkutan barang kereta api yang berdampak pengurangan beban jalan.

 

Inisiatif non tunai moda transportasi di Jakarta telah dirintis sejak tahun 2013 oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dengan dapat digunakannya uang elektronik 4 bank pada moda kereta api commuter. Selanjutnya, Bus TransJakarta sejak 14 Februari 2015 telah seluruhnya menerima pembayaran uang elektronik dari 6 bank. Pada kedua moda tersebut, uang elektronik sekaligus berfungsi sebagai tiket transportasi (e-ticket).

Nantinya masyarakat akan dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi. Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan transasksi non tunai yang terintegrasi dalam satu kartu, Pemerintah dapat mengetahui pergerakan orang dari satu titik ke titik lain, sehingga bisa mengatur jalur transportasi lebih efisien dalam mengangkut orang.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn