Angkutan Sewa Khusus Perlu Payung Hukum Yang Jelas

Jakarta – Regulasi sangat dibutuhkan agar ada payung hukum yang jelas bagi angkutan sewa khusus sehingga akan menjadikannya legal. Undang-undang LLAJ saja tidak cukup karena posisi online akan sama menjadi ilegal. Permenhub 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek menurut beberapa kelompok angkutan online sebenarnya bertujuan untuk memayungi angkutan tersebut agar tidak illegal.

Para kelompok persatuan angkutan online menyadari bahwa pada dasarnya Permenhub 108 tersebut memang diperlukan. Peryataan tersebut diungkap saat diskusi di acara FGD (Focus Group Discussion) mengenai opini publik terhadap penerapan Permenhub 108/2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Redtop Hotel, Pecenongan, Sabtu (27/1). Acara yang dimoderatori oleh Bapak Dharmaningtyas dengan narasumber dari ORASKI, YLKI, dan Aliansi Hati Transportasi dan diisi oleh Pembahas yaitu Perkumpulan Armada Sewa Indonesia, Perwakilan Perusahaan Taksi Online, Founder Indo Telko Forum, dan PT. Artacomindotama tak ada satu pun yang menyatakan menolak Permenhub 108/2017.

Menurut Dharmaningtyas, Permenhub 108 ini bukan akhir dari sebuah perjalanan tetapi adalah tahapan yang lebih jauh, perlindungan driver, pajak, serta aplikator.

Founder Indo Telko Forum, Doni Ismanto Darwin mengatakan digitalisasi adalah merubah proses bisnis menjadi transparan, akuntabel dan efisien. Untuk transportasi online adalah lebih nyaman, tepat waktu dan adanya kepastian. Bahkan menurut Doni Permenhub 108 ini perlu lebih diangkat menjadi suatu keputusan Presiden, hal ini karena melibatkan dua Kementerian sekaligus. Dalam Permenhub 108 ada peran Kemenhub dan Kemenkominfo.

“Dari Kemenkominfo saat ini diminta harus ada dashboard. Seharusnya lebih jelas lagi peranan Kemenkominfo disini. Aplikator tidak lagi mencari awereness, seharusnya aplikatornya ada lisensi sebagai perusahaan transportasi. Ketika semua transparan, ada kesetaraan antara aplikator dan driver-nya. Untuk itu kita perlu kawal terus PM 108. Apa yang bisa dilakukan Kemenkominfo terhadap aplikatornya yang bermasalah?”, kata Doni.

Doni beranggapan seharusnya Kemenkominfo bisa melakukan pemblokiran bila ternyata ada penyimpangan. “Ketika Kemenhub meminta, maka harusnya Kemenkominfo bisa bertindak memblokir,” tutur Doni.

Selain itu, quota menjadi penting untuk menjaga persaingan antar driver tetap sehat. Jika tidak ada quota maka persaingan antar pengemudi menjadi semakin tinggi, quota penting untuk melindungi pengemudi.

Perwakilan Oraski mengungkapkan bahwa, Pemerintah saat ini harus lebih mendengar, untuk cari solusi bersama, “Oraski berterima kasih kepada BPTJ karena telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Mewakili organisasi sewa khusus di Indonesia, Oraski meminta agar produk hukum ini bisa menyentuh bukan hanya bagi para driver, tapi juga bagi para pemilik perusahaan dan aplikasi.

“Lakukan pendekatan, bikin SKB (Surat Keputusan Bersama) sehingga produk hukum yang ada untuk semua pihak,” tutur Fahmi Maharaja saat mengisi menjadi narasumber FGD hari ini.

Dilihat dari sisi konsumen, Tulus Abadi selaku Ketua Umum YLKI mengungkapkan bahwa pengaduan konsumen terhadap jasa online mengatakan lebih nyaman menggunakan taksi yang konvensional, karena perusahaan pengelolanya sudah jelas. Terdapat 642 pengaduan konsumen yang teregister, 5% pengaduan transportasi yang di dominasi transportasi online, “Tahun kemarin YLKI melakukan survey terhadap 4.605 responden transportasi online. Survey dilakukan secara online, 41% menyatakan pernah dikecewakan oleh jasa transportasi online, pengemudi minta cancel 22,3 persen, aplikasi rusak 13%, pengemudi memulai perjalanan sebelum bertemu konsumen 4.7%, pengemudi ugal-ugalan 4.7%, pengemudi bau rokok 4.6%, 2,8%,” ungkap Tulus Abadi.

Tulus menyarankan agar Kementerian Perhubungan bersama DPR harus dapat membuat undang-undang terkait hal tersebut. Saat ini belum ada perlindungan terhadap data pribadi, karena semua aplikator membutuhkan data pribadi. Lalu bagaimana perlindungan datanya?

“Kemenkominfo harus memikirkan bagaimana data pribadi ini terhadap aplikasi transportasi online ini,” tambah Tulus Abadi.

Sementara itu, Ferly Paputungan perwakilan dari Aliansi Hati Transportasi meminta ketegasan peran Kemenkominfo terkait masalah dashboard aplikator. Menurut Ferly, Kemenkominfo harus mengawasi dan memantau dashboard. Dashboard ini harus diberikan pada rental-rental yang ada sehingga dapat mengatur dan mengawasi pengemudi yang bergabung dalam rental-rental tersebut. “Dashboard semua rental ditutup oleh aplikator sehingga kami mohon Kemenkominfo untuk membuka dashboard tersebut.

“Penting agar Kemenkominfo mengendalikan dashboard sehingga dapat saling mengawasi dan mengatur dengan baik angkutan sewa dengan baik. Bila ditutup dan hanya terbuka bagi aplikator, bagaimana kami bisa mengawasi?,” keluh Ferly Paputungan.

Ferly lebih jauh meminta agar Kemenkominfo bisa menjadi jembatan antara perusahaan rental dengan aplikator. Hubungan mitra dengan perusahaan aplikasi dibuat sedemikian rupa agar aplikator tidak hanya lepas tangan. “Seharusnya diadakan pertemuan seperti ini di depan publik jangan di ruang rapat Kementerian masing-masing, agar semua bisa transparan,” jelas Ferly, Aliansi Hati Indonesia.

Saat ini Kemenkominfo sudah membuat dashboard dan sedang disiapkan dalam waktu dekat, “Kemenkominfo sudah membuat dashboard-nya dan akan segera di launching ke publik. Disini Kemenkominfo tidak bekerja sendirian melainkan bekerja bersama dengan Kemenhub. Secara umum, blokir terhadap konten negatif, belum masuk ke URL. Tidak fair jika memblokir aplikasi, karena nanti semua driver dan perusahaan transportasi akan berimbas. Untuk masalah pemblokiran yang dilakukan antara aplikator dengan perusahaan transportasi adalah urusan bisnis antara aplikator dengan mitranya. Kemenkominfo juga sedang menyiapkan rancangan undang-undang data pribadi sehingga data pribadi dapat terlindung,” jelas Ferdinand dari Kemenkominfo.

Christiansen mewakili Asosiasi Driver Online menjelaskan bahwa, dasar mendukung Permenhub 108 adalah adanya payung hukum, keamanan kendaraan dan driver. Agar dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. “Tapi kekecewaan kami adalah kepada Kemenkominfo. Seharusnya sebelum 1 Februari sudah ada peraturan dari Kemenkominfo untuk bisa memberikan sanksi kepada aplikator,” ungkap Christiansen.

Pembentukan Permenhub 108 ini melalui proses yang sangat panjang, Pemerintah sebagai regulator dalam pembentukan peraturan tersebut tidak mengenal kata lelah karena kebijakan ini nantinya adalah untuk kepentingan semua masyarakat. Karena dengan adanya peraturan tersebut bertujuan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Permenhub 108 adalah satu-satunya Permen yang disosialisasikan oleh Menteri dan Pejabat Eselon 1 keseluruh Indonesia dengan cara mengunjungi seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

Masyarakat harus paham bahwa semua aturan yang ditetapkan untuk taksi online bertujuan untuk keamanan, keselamatan, serta kenyamanan. Pemerintah mengharapkan untuk masyarakat tidak melanjutkan pesanan bila taksi online terbukti tidak memenuhi aturan.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn