Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek: Layakkah dari sisi ekonomi?

Jakarta – Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) gelar Focus Group Discussion (FGD) Penggunaan Sepeda Motor dengan Kebijakan Transportasi Membawa Manfaat Ekonomi bagi Warga Jabodetabek. FGD yang digelar di Hotel Redtop Hotel Pencenongan, Rabu (10/01) tersebut membahas bagaimana cara pengaturan sepeda motor.

Dalam FGD menghadirkan pembicara Bambang Pri (Kepala BPTJ), LSM penggugat Pergub 195/2014 ke MA diwakili Rio Octaviano, Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah, Mantan Kadishub M. Akbar (Kadishub Tahun 2014), Dirlantas Polda Metro Jaya Halim Panggara, dan dimoderatori oleh Pengamat Transportasi, Dharmaningtyas.

Salah satu manajemen permintaan lalu lintas adalah dengan cara pembatasan kendaraan pribadi masuk ke pusat-pusat kegiatan. Pengaturan penggunaan sepeda motor yang diiringi dengan kebijakan transportasi yang berbasis angkutan umum massal akan membawa manfaat ekonomi bagi warga Jabodetabek.

“Penerapan pengaturan sepeda motor di 8 (delapan) ruas jalan utama Jabodetabek akan memberikan penghematan biaya transportasi sekitar 2,3 milyar/hari dan 830 milyar/tahun pada tahun 2018,” kata Bambang Pri Kepala BPTJ.

Aplikasi pengaturan sepeda motor salah satunya adalah peningkatan jumlah armada angkutan umum ukuran sedang-besar, “BPTJ saat ini sedang memikirkan bagaimana mengatur perjalanan orang, penumpang dan logistik. Dan bagaimana meningkatkan jumlah armada angkutan umum yang nyaman dan efisien, yang nantinya masyarakat yang tadinya naik angkutan pribadi mau perbindah ke angkutan umum,” tambah Kepala BPTJ yang akrab disapa Bambang Pri itu.

“Keputusan MA ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk ke depan dalam proses menetapkan kebijakan untuk berkoordinasi dan mencari masukan dari seluruh stakeholder, sehingga tidak ada hak masyarakat yang dilanggar,” tegas Bambang Prihartono selaku Kepala BPTJ.

Andri Yansyah Kadishub DKI juga memaparkan kualitas angkutan umum di Jabodetabek harus ditingkatkan dan mempercepat infrastruktur yang ada, serta mempercepat pembangunan 6 ruas fly over dan underpass (open traffic).

“Nantinya angkutan massal akan diperbanyak dan mengoptimalisasikan parkir dimana disediakan park and ride di stasiun-stasiun Jabodetabek,” Kata Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah.

Lebih lanjut Bambang Pri menambahkan bahwa dalam FGD hari ini bukan hanya membahas masalah kemacetan tetapi juga kesalamatan yang salah satu penyumbang pelanggaran terbesar adalah kendaraan roda dua. “Pada tahun 2017 angka pelanggaran 874 pelanggar, 404 pelanggar adalah roda dua”.

Kombes Halim Panggara, Dirlantas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa tingkat kecelakaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan masih dominan.

Jumlah kecelakaan pada tahun 2016 sebanyak 8.885 dan 5.626 peristiwanya melibatkan sepeda motor. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 10 persen menjadi 8.090 dan 5.043 diantaranya ada keterlibatan sepeda motor.

Sementara itu perwakilan dari masyarakat difable yang disampaikan oleh Cucu menyampaikan bahwa pencabutan pembatasan penggunaan sepeda motor di ruas jalan juga melanggar HAM. “Pencabutan Pergub yang katanya dilakukan dengan pertimbangan  melanggar HAM pengguna sepeda motor, pada kenyataannya justru juga melanggar HAM pejalan kaki, pesepeda dan kaum difable. Kami tidak mendapatkan keleluasaan dalam beraktivitas di jalan, karena dengan pencabutan larangan ini, sepeda motor sering merampas hak pedestrian di trotoar juga. Ini artinya keselamatan, keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki dan difable kurang terjamin,” ujar Cucu.

Selain itu, Cucu juga menyampaikan bahwa hak untuk memperoleh udara bersih dan sehat, tidak didapat karena sumber polusi terbesar di kota besar adalah dari asap gas buang kendaraan bermotor yang bergerak.

Di akhir, Bambang Pri mengajak masyarakat insan transportasi untuk berjuang bersama membenahi transportasi Jabodetabek. “Ini realita yang ada di lapangan, untuk sama-sama mencari solusi terbaik dalam bertransportasi. Ayo tolong bantu bersama untuk transportasi Jabodetabek yang lebih baik, ” tutup Kepala BPTJ Bambang Pri.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn