KERUGIAN AKIBAT KEMACETAN DI JAKARTA TERUS MENINGKAT SETIAP TAHUN, LANGKAH TEROBOSAN HARUS SEGERA DILAKSANAKAN

Jakarta – Kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk tahun 2017 ini menurut perhitungan Bappenas, kerugian khusus di DKI Jakarta saja mencapai Rp. 67,5 triliun. Sementara kerugian yang dialami di wilayah Jabodetabek mencapai Rp. 100 triliun per tahun.

Untuk mengurangi kerugian yang tidak harus terjadi tersebut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, bersama Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya telah mempersiapkan berbagai terobosan dan harus dilaksanakan secepatnya.

Berbagai terobosan yang dipersiapkan tersebut, telah dan terus dikomunikasikan oleh BPTJ dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Daerah di Bodetabek.

BPTJ dan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi menindaklanjuti program peningkatan layanan angkutan umum dan penanggulangan kemacetan di DKI Jakarta dalam lingkup penanganan se-Jabodetabek.

BPTJ menandai permasalahan transportasi Jabodetabek saat ini dengan kondisi :
1. Tingkat kemacetan yang sangat tinggi dimana rasio volume kendaraan dibanding kapasitas jalan sudah mendekati 1, atau dengan kata lain sudah macet dan perlu penanganan;
2. Sepeda motor di jalan makin dominan, sementara peran angkutan umum masih rendah.
3. Saat ini penggunaan angkutan umum di Jakarta baru 19.8% dan di Bodetabek baru 20%.

Untuk itu diperlukan program penanganan yang perlu segera diterapkan. Mengingat sejak tahun 2000 hingga 2010, data statistik jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 4,6 kali. Sementara itu, untuk penglaju dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta ada sekitar 1,1 juta, dan ini terus meningkat 1,5 kali lipat sejak tahun 2002.

Untuk pergerakan lalu lintas harian di Jabodetabek yang semula pada tahun 2003 sebesar 37,3 juta perjalanan/hari meningkat 58% atau mencapai 47,5 juta perjalanan/hari di tahun 2015.

Dari 47,5 juta perjalanan orang per hari tersebut, sekitar 23,42 juta merupakan pergerakan di dalam kota DKI, 4,06 juta adalah pergerakan komuter, dan 20,02 juta adalah pergerakan lainnya yg melintas DKI dan internal Bodetabek.

Perjalanan di Jabodetabek rata-rata didominasi oleh sepeda motor. Modal share dari total pergerakan Jabodetabek di dominasi oleh sepeda motor yakni sebesar 75%, kendaraan pribadi sebesar 23 % dan 2% oleh kendaraan angkutan umum. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian dan lingkungan.

Ada beberapa terobosan yang sudah dan akan dilakukan segera yaitu :

Pertama, Push And Pull Policy.

BPTJ dan Pemerintah Provinsi DKI yakin harus mem-push kebijakan seperti: Penerapan Ganjil Genap, Pegaturan Sepeda Motor; Ramp Metering di Tol; Electronic Enforcement; dan Pegaturan Angkutan Barang .

Untuk bisa mem-push kebijakan tersebut, Pull Policy yang dipersiapkan yaitu menyiapkan: Lajur Khusus Angkutan Umum di wilayah Jabodetabek, Park and Ride yang memadai, menyiapkan berbagai alternatif angkutan umum seperti Shuttle, JR Connexion, dan JA Connexion.

Kedua, Penataan 17 titik kemacetan di stasiun kereta yaitu di:
1. Stasiun Jatinegara
2. Stasiun Sudirman
3. Stasiun Juanda
4. Stasiun Tanah abang
5. Stasiun Depok Baru
6. Stasiun Pasar Minggu
7. Stasiun Cawang
8. Stasiun Manggarai
9. Stasiun Kebayoran
10. Stasiun Cikini
11. Stasiun Jakarta Kota
12. Stasiun Duren Kalibata
13. Stasiun Palmerah
14. Stasiun Grogol
15. Stasiun Tebet
16. Stasiun Klender
17. Stasiun Karet

Stasiun pertama yang ditata oleh BPTJ adalah Stasiun Sudirman. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun terpadat dengan jumlah commuter mencapai 60 ribu orang per hari.

Sebelumnya, terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh banyak ojek online yang menunggu pengguna KRL di ruas jalan sekitar Stasiun Sudirman.

Penanganan kemacetan dilakukan dengan memindahkan lokasi menunggu ojek online di ruas jalan ke bangunan bekas Pasar Blora. Stasiun kedua yang sekarang sedang ditangani yaitu Stasiun Manggarai dan sudah dikoordinasikan dengan pihak DAOP I, PT KAI, Dishub DKI dan pihak terkait lainnya.

Ketiga, Integrasi Sistem Pembayaran E-ticket atau Connexion Card. Connexion Card adalah kartu dengan platform chip base dan dapat digunakan menjadi tiket elektronik antar moda transportasi di wilayah Jabodetabek.

Keempat, Pengaturan Sepeda Motor dengan memperpanjangan lokasi pengaturan dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan.

Pembatasan penggunaan sepeda motor di lokasi eksisting memberi penghematan biaya transportasi sebesar 296 juta per hari dari 103 millar per tahun. Kriteria penghematan yaitu waktu tempuh, biaya, operasi Kendaraan dan tingkat kecelakaan

Kelima, penyiapan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU). Saat ini 2 trayek dilayani dengan TransJabodetabek Premium menggunakan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) , yaitu trayek:
1. Mega City (Bekasi Barat) – Plaza Senayan (Jakarta)
2. Botani Square (Bogor) – Plaza Senayan (Jakarta)
3. Grand Dhika (Bekasi Timur) – Jakarta yang direncanakan mulai ujicoba pada 12 Desember 2017.

Keenam, Integrasi Pengaturan Lalu-Lintas melalui pemasangan detektor kendaraan, menyiapkan pusat pengendali lalu lintas dan Variable Message Signs.

Dalam jangka pendek penerapan program ini dapat
• Meningkatkan Kinerja Lalu-lintas
• Meningkatkan Penggunaan Angkutan Umum
• Efisiensi Biaya Transportasi
Target implementasi program ini akhir 2018.

Ketujuh, Pengembangan MRT. Pengembangan fase selanjutnya Barat-Timur MRT karena demand yang cukup tinggi.

Kedelapan, Pembangunan TOD Dukuh Atas. Agar shifting ke transportasi publik dapat berhasil, fasilitas pejalan kaki harus cukup lebar, aman dan nyaman, khususnya pada titik-titik integrasi moda transport. Selain itu perlu dibuat pedestrian plaza, untuk mengakomodir volume lalu lintas pejalan kaki yang sangat besar.

Kesembilan, Perpanjangan Koridor 13. Jalur Elevated Bus TransJakarta Koridor 13 diusulkan diperpanjang sampai Tangerang.

Kesepuluh, Penerapan Electronic Road Pricing (ERP). ERP diperluas pada jalan/akses masuk ke DKI Jakarta.

Kesebelas, Pembangunan Elevated Loopline Jakarta. Pembangunan loopline bertujuan untuk mengurangi jumlah pelintasan sebidang.

Dalam jangka menengah hal ini dapat memberikan aksesibilitas bagi pengguna angkutan umum, menjadi sumber pendapatan baru dari lalu-lintas (ERP), dan meningkatkan integrasi, pengembangan dan penataan wilayah (TOD) Target implementasi akhir tahun 2019.

Program-program di atas diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kemacetan Jabodetabek dan akhirnya akan mengurangi kerugian akibat kemacetan. (is)

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn