BPTJ Persiapkan Permodelan Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan metode sistem pembayaran elektronik transportasi umum yang terintegrasi di Jabodetabek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyelenggarakan workshop kegiatan Permodelan Sistem Pembayaran Angkutan Umum Terintegrasi untuk wilayah Jabodetabek. Workshop tersebut digelar di Hotel Best Western Cawang, Senin (27/11) dan membahas seputar model sistem pembayaran elektronik angkutan umum, khususnya untuk angkutan umum massal utama (trunk lane) seperti KRL, TransJakarta maupun angkutan massal yang sedang dalam pembangunan seperti MRT dan LRT.

Workshop dibuka oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Program, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan BPTJ Tonny Agus Setiono dan dihadiri oleh para stakeholders terkait seperti Dishub di wilayah Jabodetabek, Bapenas, operator angkutan massal (Perum Damri, PT.KCI, MRTJ), pakar transportasi seperti Dharmaningtyas, dan Milatia Kusuma.

“Nantinya wilayah Jabodetabek dijadikan sebagai tempat percontohan dan penerapan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi untuk moda transportasi massal. Ini karena Jabodetabek memiliki berbagai moda transportasi yang beragam dan jumlah pengguna/ komuter yang cukup tinggi per harinya. Kedepan, sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi ini dapat juga diterapkan di kota-kota lainnya,” ujar Tonny pada saat membuka workshop.

Model sistem pembayaran yang terintegrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan transportasi publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai.

Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pakar transportasi Dharmaningtyas mengatakan, bahwa filosofi integrasi itu adalah menyediakan pelayanan terhadap konsumen secara lebih efektif, mudah, dan lancar.

“Konsumen sebagai pengguna ingin mempunyai kartu transportasi yang bisa digunakan untuk seluruh moda transportasi. Bukan memiliki kartu elektronik yang berbeda untuk digunakan pada TransJakarta saja, atau hanya TransJakarta dan KRL saja. Tapi harus bisa untuk semua moda,” ungkap Dharmaningtyas.

Model sistem pembayaran elektronik angkutan umum yang terintegrasi diperlukan mengingat banyaknya permasalahan seputar pembayaran angkutan umum yang terus menerus terjadi. Salah satu contohnya tidak bisa akses gate dan tidak bisa isi ulang di beberapa stasiun kereta atau pun di halte TransJakarta.

“Masalah kadang ditemukan pada saat pengguna tap-in di gate. Proses baca tulis kartu elektronik berhasil, namun karena pengguna terlalu cepat menarik kartu sehingga sistem pada reader berasumsi penulisan gagal dan gate tidak terbuka.

Dalam workshop juga dibahas mengenai standar kecepatan, keamanan, kapasitas dan disain logo serta bentuk konsorsium sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi antar moda.

Untuk masalah standar kecepatan proses baca tulis di gate, diusulkan jumlah pengguna yang dapat melalui gate sebesar 60 orang per menit.

Dari hasil testing pada perangkat di gate TransJakarta rata-rata 2 detik per pengguna.

“Untuk saat ini, proses di gate-in/out untuk stasiun bisa 1 detik per 1 orang, sedangkan TransJakarta butuh 2-3 detik 1 orang. Menurut saya SPM proses di gate-in/out diharapkan dapat 1 menit per 40 orang,” ujar Dharmaningtyas.

Dalam diskusi tersebut, juga disinggung pembentukan konsorsium untuk mengelola sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi antarmoda.

Terdapat 2 konsorsium yaitu: pertama, konsorsium yang di bentuk dari operator angkutan BUMN seperti kereta api, Commuter Line, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek), PPD dan Perum Damri

Kedua, konsorsium yang dibentuk dari operator angkutan yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta Propertindo dan TransJakarta.

Masing-masing konsorsium tersebut nantinya akan menyediakan infrastruktur untuk mengelola sistem pembayaran elektronik yang saling terintegrasi. Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, seperti saat ini yang sudah ada Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol.

Dharmaningtyas menambahkan, dengan semakin banyaknya moda transportasi massal, seharusnya sistem pembayarannya pun juga harus terintegrasi, ini akan memudahkan masyarakat agar tidak membawa uang terlalu banyak dan berbagai macam kartu. Jadi dengan 1 kartu yang terintegrasi ke semua layanan angkutan massal.

Yang tak luput dari pembahasan workshop tersebut adalah masalah Public Service Obligation (PSO).

“Nantinya PSO-nya harus satu jenis dari operator moda transportasi dan struktur subsidi sesuai dengan ketentuan dari OJK,” tambah pakar transportasi Milatia Kusuma.

Melalui workshop permodelan sistem pembayaran elektronik terintegrasi tersebut, nantinya masyarakat akan dapat menggunakan kartu elektronik sebagai platform standar yang memungkinkan kartu elektronik dapat digunakan menjadi tiket elektronik antar moda transportasi di wilayah Jabodetabek.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn