Barometer Pembangunan Transportasi Perkotaan

Upaya Pemerintah membangun dan mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang baik memiliki banyak contoh dan acuan. Selain kota-kota besar di negara maju, Ibukota Jakarta dan sekitarnya, barangkali bisa menjadi acuan kebijakan pembangunan transportasi di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) merupakan kawasan aglomerasi perkotaan yang setiap harinya interaksi kegiatan perjalanan yang melintas di kawasan tersebut sudah mencapai 47,5 juta perjalanan dengan jumlah penduduk mencapai 31 juta jiwa.

Sudah sewajarnya kawasan aglomerasi ini mesti dikelola secara terintegrasi, khususnya sektor transportasi, agar masyarakat yang melakukan perjalanan tidak mendapatkan hambatan karena perbedaan wilayah administrasi.

Pada saat ini kondisi transportasi di wilayah Jabodetabek masih jauh dari memadai. Waktu tempuh perjalanan rata-rata 10 km/jam pada jam puncak (peak hour), dan 30 km/jam pada jam longgar. Rata-rata waktu perjalanan penduduk dari rumah ke kantor bisa lebih dari satu jam atau lebih. Alat angkut utama masih didominasi oleh angkutan pribadi, khususnya sepeda motor dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi.

Data BPTJ Tahun 2016 menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Jabodetabek mencapai sekitar 25 juta kendaraan. Dari data tersebut, jumlah sepeda motor sebanyak 18,4 juta unit (74%), mobil pribadi sebanyak 5,9 juta unit (24%) dan kendaraan angkutan umum hanya berjumlah 512 ribu unit (2%).

Kecilnya persentase penggunaan angkutan umum massal diakui menjadi tantangan pemerintah dalam hal ini BPTJ. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah sendiri dalam perencanaan pembangunan transportasi di Jabodetabek  merupakan salah satu penyebab kurangnya keterpaduan pelayanan sistem transportasi massal yang baik dan memadai. Integrasi antara berbagai moda angkutan juga menjadi program unggulan pemerintah, termasuk layanan first dan last mile pada penggunaan angkutan umum yang lebih baik, agar masyarakat berpihak pada angkutan publik yang efisien.

Oleh karena itu, guna menangani beragam persoalan yang terjadi di Ibukota dan sekitarnya, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang bertugas untuk mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Menurut Kasubdit Perencanaan Program BPTJ, A Muis, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden diharapkan akan menjadi acuan tunggal pembangunan dan pengembangan transportasi antar wilayah di Jabodetabek.

Sesuai RITJ, Pemerintah mengembangkan integrasi multimoda antara angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dan berbasis rel (KRL, MRT, LRT dan KA Bandara). Pengembangan integrasi antarmoda atau integrasi Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) telah mulai dijalankan. Rencananya hingga 2019, pembangunan infrastruktur integrasi SAUM sudah bisa dioperasikan.

Integrasi Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM)

Dalam periode Tahun 2017  Р2019 masyarakat akan menikmati pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM), berupa Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ), Bus Rapid Transit (BRT), Kereta Bandara, Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) di Jabodetabek dengan tahapan pengoperasian sebagai berikut:

  1. Tahun 2017: Pengoperasian Kereta Bandara Soekarno-Hatta (Basuta) dengan Rute Manggarai – Dukuh Atas – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta Kota – Kampung Bandan – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno Hatta.
  2. Tahun 2017 : pengoperasian elevated BRT koridor 13 Tendean – Ciledug.
  3. Tahun 2018: Pengoperasian LRT Kemenhub dengan Rute Cawang – Cibubur dan LRT DKI Jakarta dengan Rute Gading Nias – Velodrome.
  4. Tahun 2019: Pengoperasian LRT Kementerian Perhubungan dengan Rute Cawang – Bekasi Timur dan Cawang – Dukuh Atas.
  5. Tahun 2019 : Pengoperasian MRT dengan Rute Lebak Bulus – Bundaran HI.

 

Gambar: Peta Integrasi Sistem Angkutan Umum Massal di Jabodetabek Tahun 2017 – 2019.

 

Dengan beroperasinya moda Sistem Angkutan Umum Massal di atas akan terbentuk 25 (dua puluh lima) simpul baru sehingga diperlukan integrasi fisik berupa Transfer Point dan Transit Oriented Development (TOD).

Transfer point akan memberikan kemudahan bagi penumpang dalam berpindah moda. Sementara TOD selain memberikan kemudahan perpindahan antarmoda juga memberikan ruang untuk interaksi sosial berupa kawasan komersial dan bisnis. Simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan TOD adalah Dukuh Atas, Bundaran HI, Cawang, Kampung Rambutan, Cibubur, Bekasi Timur, Gading Nias, Lebak Bulus dan Blok M.

(NR/is)

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn