BPTJ DAN TERMINAL TIPE A JABODETABEK

Terminal angkutan umum adalah tempat yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang serta perpindahan angkutan. Terminal juga berfungsi untuk menunjang kelancaran keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan.

Setiap penyelenggara terminal angkutan umum wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta memberikan pelayanan jasa terminal sesuai standar pelayanan yang diberikan. Pemerintah wajib memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapat pelayanan jasa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan seluruh terminal tipe A harus dikelola oleh pemerintah pusat. Amanat dimaksudkan untuk pengembangan terminal tipe A agar bisa berfungsi secara optimal, dengan daya dukung lokasi, memaksimalkan pelayanan angkutan umum penumpang perkotaan, serta peningkatan fasilitas terminal yang lebih memadai. Pengelolaan tersebut termasuk pengalihan atau penyerahan pembiayaan peralatan, personal dan dokumentasi (P3D). Terminal Tipe A di Jabodetabek yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah Terminal Baranangsiang di Kota Bogor, Terminal Jatijajar di Kota Depok, Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang, Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan, dan Terminal Induk Bekasi di Kota Bekasi. Sedangkan terminal tipe A di Provinsi DKI Jakarta dikelola sendiri, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.

Untuk itu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai institusi pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang khususnya di wilayah Jabodetabek. Perangkat pembinaan dan pengawasan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Pembinaan dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan terminal terlaksana dengan selamat, aman, tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembinaan dilakukan secara periodik dan insidental sesuai peraturan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan untuk tindakan korektif dan meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang. (IR/ID/is)

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn